Home > Seminar > E-GOVERNMENT SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

E-GOVERNMENT SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh:

Choirul Saleh**)

Pendahuluan.

Penggunaan internet yang diistilahkan sebagai e-commerse yang telah diterapkan secara meluas di dunia bisnis sekitar 1 dasawarsa yang lalu, secara ekonomis telah membawa keberuntungan secara memuaskan bagi mereka. Bertolak dari cerita keberhasilan sektor bisnis itulah yang dijadikan sebagai inspirasi baru dan mendorong para policy maker pada organisasi sektor publik  di beberapa negara maju untuk melakukan reformasi organisasinya dalam menggunakan Information Communication Tehnology (ICT) sebagai sarana kerjanya, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas  kerja organisasi atau institusi mereka. Beberapa negara yang pertama kali memanfaatkan internet sebagai sarana kerja mereka di antaranya adalah AS dan Singapora (Joseph & Ezzedeen, 2009) serta Inggris (Indrajid; 2002). Bahkan karena ketiga negara tersebut tidak saja menggunakan sarana ICT dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang bersifat teknis, lebih dari pada itu mereka juga memanfaatkan ICT tersebut secara intensif dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas hampir di seluruh bidang kegiatan mereka, sehingga ketiga negara tersebut dianggap sebagai negara-negara pioner di dalam mengaplikasikan E-Government (E-Gov).

Menanggapi tentang besarnya manfaat yang dapat diraih oleh negara-negara maju melalui pengaplikasian E-Gov ini, Farazmand (2004) mengatakan bahwa E-Gov yang sangat sarat dengan ICT itu, di samping mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas transaksi, lebih dari itu hal tersebut juga merupakan cara  jitu yang mampu mengefisienkan waktu, biaya serta dapat menyederhanakan birokrasi berbelit yang sering terjadi di dalam organisasi pemerintahan. Sehubungan dengan berbagai kelebihan dari penerapan E-Gov tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintah.

_____________________

*) Disampaikan pada acara Seminar Nasional Jurusan Ilmu Administrasi Publik Dalam Rangka Dies Natalis FIA UB ke 51 pada tanggal; 08 Oktober 2011

**) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA UB Malang.

 

Walaupun  berbagai  bukti  nyata   tersebut telah  memberikan petunjuk  bahwa banyak negara maju yang bisa memperoleh manfaat besar dari pengaplikasian E-Gov, tetapi secara umum banyak negara yang terlambat mengadopsi ICT tersebut ke dalam tubuh organisasi pemerintahannya, terutama bagi negara-negara sedang berkembang, sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia hingga di pertengahan tahun 2001 saat ini. Jangankan untuk menyelenggarakan program E-Gov, bahkan untuk mengaplikasikan E-Service pun  pada umumnya mereka sangat terlambat, dengan berbagai alasan yang seolah-olah kelihatan logis, mengapa mereka tidak segera mengadopsi ICT secara konsekwen dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam melakukan public services delivery bagi warga negaranya.

Tidak berbeda dengan negara-negara sedang berkambang pada umumnya, Indonesia hingga saat ini juga masih termasuk sebagai salah satu negara yang sangat terlambat dalam mengodopsi ICT sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kerjanya. Bahkan berdasarkan UN Goverment Survey (2008) Indonesia belum termasuk sebagai salah satu dari 70 negara di dunia yang memiliki tingkat kesiapan dan kemampuan yang cukup dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip E-Gov ke dalam kehidupan organisasi pemerintahannya.

 

E-Govovernance Sebagai Tindakan Inovasi Pelayanan Publik.

Sejak penggunaan ICT telah merambah secara luas ke dalam kehidupan organisasi sektor publik, ternyata pemanfaatan teknologi tersebut tidak  hanya mampu menggiring atas terjadinya pergeseran yang positif dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tetapi juga mampu menciptakan terjadinya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas hampir diseluruh fungsi pemerintahan, dan dapat pula meningkatkan jumlah cost saving pada kegiatan administrasi pemerintahan. Bahkan lebih dari pada itu penerapan E-Gov secara kuantitatif mampu memperluas cakupan pelayanan, sedangkan secara kualitatif  juga sangat efektif dalam menumbuhkan  tingkat kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang disedikan oleh pihak pemerintah sebagai provider-nya. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa penerapan E-Gov secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini Pathak et al (2008: 68) pernah mengtakan sebagai berikut;

E governance, reformers aspire to reincorce the connection between public officials and communities thereby leading to a stronger, more accuntable and inclusive democracy. The success of E-Governance requires fondamental chnges in how goverment works and how people view the provisions throgh which government is helping them.

 

Memperhatikan pendapat yang telah diutarakan oleh Pathak et al tersebut di atas, dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwasannya penerapan E-Gov. pada saat ini tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT dengan memanfaatkan jaringan internet semata. Ada banyak hal yang  lebih penting dan dari pada itu, sehingga E-Gov. harus dipandang sebagai sebuah model aktivitas kepemerintahaan integratif yang dicirikan oleh adanya sebuah proses aktivitas kerja seluruh organisasi sektor publik yang mampu menciptakan terjadinya demokratisasi pemerintahan yang lebih terpercaya, maupun berbagai aspek tindakan pemerintah lainnya yang lebih transparan, akuntabel, cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi ICT, karena kehadliran E-Gov. ternyata mampu menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Berbagai interaksi yang lajim dapat ditingkatkan kualitas interaksinya itu diantaranya adalah interaksi antara pemerintah dengan warga negara atau Government to Citizen (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta Government to Business (G to B), serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah Government to Government (G to G) maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, baik yang berjalan secara upward interaction, downward interaction maupun yang berjalan secara backward interaction serta forward interaction sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja internal organisasi pemerintahan yang lajim disebut sebagai internal government operation (Backus; 20010).

Pendek kata, bahwa dengan kehadliran E-Gov. yang diaplikasikan secara konsekwen oleh negara-negara maju ternyata mampu membuka peluang yang seluas-luasnya bagi negara itu untuk melakukan perbaikan kinerja mereka. Mereka dengan sangat meyakinkan telah melakukan pergeseran pola kerja yang semula bersifat negatif dan banyak mendapat kecamanan serta menimbulkan kekecewaan warga negara itu, telah menjelma menjadi pola kerja yang penuh dengan pujian dan kepuasan dari berbagai pihak karena kualitasnya yang menjadi semakin meningkat dengan terciptanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang semakin harmonis. Sementara itu kinerja internal organisasi sektor publiknya juga menjadi sangat efektif dan efisien sehingga cost of public service delivery yang ditanggung oleh masyarakat menjadi sangat murah yang berdapak positif pada peningkatan kualitas interaksi yang terjadi antara negara dengan warga masyarakatnya, baik mereka yang berstatus sebagai users, citizen maupun yang berstatus sebagai customer. Menanggapi tentang berbagai manfaat positif yang dapat dirasakan oleh negara-negara maju yang telah mengaplikasikan E-Gov. secara konsekwen tersebut, Bhatnagar dalam Pathak et al (2008) mengatakan “Online system have not only helped achieve efficiency gains by cutting overal time to process applications but also made transactions more traceable, transparent and eaisier to access”.

Mengomentari tentang berbagai hasil dan dampak positif yang telah dirasakan oleh berbagai negara maju melalui penerapan E-Gov. tersebut, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam UN Government Survey (2008: 3) mengatakan sebagai berikut;

Innovation in information and communication technologies have also provided an apportunity for effective working modalities across government agencies. Whereas at an early stage ICT was viewed as an important tool for improving efficiency, as organizations become more mature and more complex, the role of ICT needs to evolve to enable onter-organizational linkages and, with it, the need for e-government coordination as such, ICT is being viewed as a key tool to bring about a change in service delivery.

 

Menyimak tentang apa yang disampaikan oleh OECD tersebut, memberikan pemahaman yang lengkap bagi kita bahwa kehadliran E-Gov bagi organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan, apabila negara itu benar-benar memiliki keinginan yang kuat dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja mereka. Pada umumnya ada 3 (tiga) aspek dari kinerja organisasi sektor publik yang mampu ditingkatkan kualitasnya melalau penyelenggaraan E-Gov. yang meliputi:

–     Penyerahan atau pemberian e-service kepada masyarakat secara efisien, efektif, yang dilakukan oleh pemerintah dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip equity, impartiality dan equality.

–     Peningkatan kepuasan bagi warga negara maupun pihak swasta karena adanya pelayanan pemerintah yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat karena proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selalu didasarkan pada sikap dan perilaku public servants yang penuh semangat, proaktif, progresif dan positif tanpa.

–     Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada organisasi sektor publik, karena adanya interaksi yang berjalan secara lancar, transparan dan akuntabel.

Sementara itu menurut hasil survey yang pernah dilakukan oleh Pathak et al (2008) bahwa pengaplikasian program E-Gov yang dilakukan secara konsekwen itu ternyata juga terbukti sangat ampuh dan efektif untuk memberantas korupsi, khususnya korupsi di bidang pemberian atau penyerahan jasa pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada mereka yang membutuhkannya.  Salah satu bentuk korupsi bidang pelayanan publik yang bisa diminimalisir secara efektif melalui  penyelenggaraan E-Gov itu adalah apa yang lajim disebut sebagai petty bureaucratic corruption maupun yang disebut sebagai lowlevel administrative corruption (Pathak et al; 2008) yang sering dilakukan oleh kelompok birokrat kelas bawah yang oleh Lipsky (1980) diistilahkan sebagai Street Level Bureaucrats.

Berkaca dari berbagai fakta keberhasilan oleh negara-negara maju dalam menerapakan E-Gov tersebut, pada saat ini banyak negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang berusaha mengikuti langkah-langkah yang telah diambil oleh berbagai negara maju tersebut, yakni mulai berusaha untuk mengaplikasikan E-Gov di republik tercinta ini. Sudah barang tentu bahwa Indonesia juga memiliki harapan yang besar, bahwa dengan diterapkannya E-Gov ini juga akan dapat membawa hembusan angin segar dan kesuksesan yang memuaskan banyak pihak, sebagaimana yang telah diraih oleh berbagai negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan E-Gov di negaranya. Dengan kata lain bahwa Indonesia melalui E-Gov. nya juga sangat menaruh harapan untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi biaya, serta bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik bagi warga negaranya, baik bagi mereka yang berstatus sebagai citizens, client, users maupun customers. Bahkan melalui penerapan E-Gov itu, Indonesia juga memiliki cita-cita mulia untuk menciptakan tewujudnya clean government atau menekan terjadinya korupsi pelayan publik di negeri ini.

 

Menakar Kesiapan Dan Kemampuan Indonesia Dalam Mengaplikasikan E-Government.

Sampai dengan selesainya penulisan paper singkat ini, penulis belum berhasil untuk mendapatkan informasi yang akurat, tentang kapan sesungguhnya peletakan fondasi pertama atas penerapan E-Gov maupun E-Service telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia. Namun berdasarkan data dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh UN Government Survey (2008: 34) menginformasikan bahwa penerapan E-Gov. yang telah dilakukan oleh Indonesia menempati rangking ke 96 ditingkat Asia Tenggara pada tahun 2005. Bertolak dari informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan E-Gov. di Indonesia telah dimulai beberapa tahun sebelum tahun itu, walaupun tidak dapat menunjukkan secara pasti tahun berapa program tersebut telah dimulai kegiatannya. Ironisnya setelah penilaian atau kajian yang dilakukan oleh UN Government Survey tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun, ternyata prestasi Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov tidak semakin membaik, sebaliknya justru mengalami penurunan yang sangat tajam, karena kedudukan Indonesia pada tahun 2008 hanya berada pada rangking ke 106, yang berarti dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, penerapan E-Gov di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 10 poin.

Mengapa prestasi Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov mengalami kemerosotan yang drastis?, sementara itu apabila dilihat secara faktual, bahwa program penggunaan ICT pada berbagai organisasi sektor publik di Indonesia semakin tahun jumlahnya menjadi semakin meningkat. Boleh jadi bahwa secara kuantitatif jumlah organisasi sektor publik di Indonesia yang menerapkan E-Service sebagai embrio dari penerapan E-Gov. memang semakin besar jumlahnya, tetapi apabila dilihat dari segi kualitas penerapannya, sebagian besar dari mereka belum menampakkan kondisi dan prestasi kerja yang optimal, apa lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik penyedia jasa layanan pada khususnya maupun kepercayaan publik terhadap negara pada umumnya, ternyata masih jauh dari harapan yang dinginkan.

Secara garis besar untuk menakar tingkat kesiapan dan kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov. dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek dasar yang terdiri dari:

  1. 1.   Berdasarkan proses internal atas penyelenggaraan E-Gov. terkait dengan pelaksanaan pekerjaan organisasi sektor publik “tertentu” yang bertujuan to improving of internal government operation yang bermuara pada terciptannya proses kerja yang tebih transparan, efisien dan efektif sehingga dapat menekan biaya operasional sampai pada batas minimal yang paling rendah dengan waktu pelaksanaan yang tercepat.
  2. 2.   Berdasarkan output yang mampu dihasilkan melalui penyelenggaraan E-Gov. yang dapat menyederhanakan dan mempermudah bagi pihak masyarakat untuk mengakses jasa layanan publik yang disediakan oleh organisasi sektor publik sebagai provider-nya, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan adanya pemerintahan yang demokratis melalui penerapan ICT sebagai basis dari penyelenggaraan E-Gov.
  3. 3.   Berdasarkan outcome yang dapat dilihat dari munculnya kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang berdampak pada meningkatnya public trust pihak masyarakat terhadap proses penyerahan jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena proses penyerahan jasa pelayanan tersebut benar-benar diselenggarakan melalui prinsip a better relationship between citizens and government, yang bermuara pada semakin melemahnya petty bureaucratic corruption sampai pada batas yang paling rendah yang biasa dilakukan oleh low-level bureacratic yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima jasa layanan publik.

Oleh karena penerapan E-Gov. di negeri ini belum mampu menciptakan atas ke 3 (tiga) aspek dasar tersebut secara optimal apalagi ideal, maka tidaklah berlebihan apabila pihak UN E-Government Survey menilai bahwa penerapan E-Gov di Indonesia semakin hari kualitasnya tidak menjadi semaikan baik, dan justru berapa pada posisi yang sebaliknya. Hal ini mengandung pengertian bahwa Indonesia belum memiliki kesiapan dan tingkat kemampuan yang optimal dalam menerapkan E-Gov secara konsekwen.

Berdasarkan hasil studi yang pernah dilakukan oleh penulis, tentang kualitas penyelenggaraan E-Passport Services yang diasumsikan sebagai langkah awal atas terbentuknya E-Gov di negeri ini, baik dilihat berdasarkan prosesnya, hasilnya maupun dari segi dampaknya juga menunjukkan adanya hasil yang kurang optimal. Ketidak optimalan penyelenggaraan E-Passport Services yang didesakkan oleh International Civil Assosiation Organization (ICAO) kepada Indonesia pada tahun 2006 itu, sampai dengan kondisi awal tahun 2011 ternyata belum bisa dilaksanakan secara tuntas, karena Indonesia belum mampu menyelesaikan aplikasi program E-Passport Services secara menyeluruh sebagaimana tahap-tahap yang telah ditetapkan, sehingga sampai saat ini penerbitan E-Passport Books yang berbasis micro chips belum bisa diproduksi secara masal. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa penerbitan E-Passport Book yang dilakukan oleh Indoneia hingga saat ini, secara teknis belum sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh ICAO. Kendatipun hasil studi ini bukan merupakan representasi dari keseluruhan dari penyelenggaraan E-Service maupun E-Gov. yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini, setidaknya data tersebut adalah merupakan salah satu potret wajah dari sebuah proses penyelenggaraan E-Gov yang belum tuntas diimplementasikan secara konsekwen, apabila kurang tepat untuk disebut sebagai penyelenggaraan E-Gov. yang masih dilakukan setengah hati.

Adapun indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur oleh UN Government Survey dalam menilai tingkat kesiapan dan kemampuan sebuah negara dalam mengimplementasikan E-Gov yang disebut sebagai phases of web measure index, UN Government Survey (2008: 17) itu adalah berupa tahapan penerapan E-Gov yang dilakukan oleh sebuah negara yang terdiri dari; a) emerging stage, b) enhance stage, c) interactive stage, d) transactional stage, dan e) connected stage. Sementara itu agak berbeda dengan apa yang disusun oleh pihak UN Goverment Survey, Sakowitcz mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan sebuah negara dalam mengimplementasikan E-Gov berdasarkan 4 (empat) tahapan yang meliputi; a) information available on-line, b) one-way interaction, c) two way interaction and d) full on-line transactioin, including delivery and payment.

Meskipun antara UN Government Survey dan Sakowitcz menggunakan indikator tahapan penyelenggaraan E-Gov saling berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi keduanya memiliki indikator yang hampir sama ketika mereka melihat proses penerapan E-Gov yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau institusi sektor publik yang bertindak sebagai providers dalam memberikan jasa pelayanan publik kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Beberapa kesamaan process indicators yang dimaksud oleh kedua pihak tersebut di antaranya adalah; there are available on-line 24h/7 days, ease of use and one-stop shop (Sakowitcz; 2003) dan (UN Government Survey; 2008).Tanpa harus memaparkan secara rinci dan detil tentang tahapan pelaksanaan E-Gov yang telah dicapai oleh Indonesia, maupun kemampuan Indonesia dalam melakukan proses pemberian jasa layanan berbasis ICT sebagaimana yang disusun dan diutarakan oleh UN Government Survey maupun  Sakowitcz, yang jelas Indonesia hanya menempati urutan yang ke 106 di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2008 yang lalu.

Kondisi yang semacam ini baik secara langsung maupun tidak langsung mengadung pengertian bahwa Indonesia belum bisa mencapai tahapan yang tertinggi dengan proses pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat yang masih relatif sulit, lamban, kurang menyenangkan dan tidak berjalan secara terpadu dalam kurun waktu 24 jam/hari selama 1 (satu) minggu penuh tanpa berhenti. Terlebih lagi apabila penerepan E-Gov. tersebut dihubungkan dengan menurunnya angka korupsi sebagaimana yang terjadi di Fiji dan Etiopia ( Pathak; 2008) maka Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab E-Gov. yang telah diaplikasikan selama ini tidak berdampak sedikitpun terhadap terjadinya penurunan angka korupsi di negeri ini. Oleh sebab itu dilihat dari sisi penerapan E-Gov, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia agar pelaksanaan E-Gov benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang positif di segala bidang sebagaimana yang telah terjadi diberbagai negara lainnya.

Masih relatif rendahnya kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov ini salah satu diantaranya adalah diakibatkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) yang yang secara teknis diberi kepercayaan atau kewenangan dalam mengoperasional E-Gov dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Banyak para pemerhati tentang pelaksanaan E-Gov di Indonesia yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa rendahnya kemampuan Indonesia dalam menerapkan E-Gov selama ini adalah merupakan akibat dari masih rendahnya ICT literacy yang masih melekat pada SDA, karena mereka belum memiliki profesionalitas ataupun kompetensi yang cukup memadai dibidang penerapan ICT, karena hanya dengan berbekal profesionalitas kompetensi tersebut dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan pekerjaan secara efisien, efektif dan ekonomis. Mungkin saja sinyalemen yang semacam ini tidak terlalu salah, apabila kita melihat kondisi SDA yang bekerja pada organisasi sektor publik di Indonesia sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, tetapi sinyalemen yang semacam ini barang kali sudah kurang tepat lagi apabila digunakan untuk menganalisis keadaan SDA yang bekerja pada organisasi sektor publik di indonesia ada pada saat ini. Dalam hal ini Witthon (2007) tidak menafikkan bahwa pelaksanaan kerja secara efisien, efektif dan ekonomis memang bisa diraih oleh para SDA yang memiliki profesionalitas dan kompetensi teknis yang tinggi. Namun demikian, selanjutnya Ia mengatakakan bahwa prinsip 3E yang terdiri dari efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan administrasi publik tidaklah cukup, oleh sebab itu harus ditambah dengan 1 prinsi E lagi yang Ia sebut sebagai professional ethic atau ethical competence.

Apabila profesionalitas dan kompetensi teknis adalah merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh para SDA dalam mengaplikasikan E-Gov demi terwujudnya kualitas kerja yang dapat menciptakan terjadinya penurunan biaya operasional, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya, sedangkan professional ethic atau ethical competence sangat mujarab dalam menciptakan attitude dan aptitude ketika mereka menjalin interaksi dengan pihak users, client, customer maupun citizen, sehingga interaksi pemerintah dengan warga negara maupun pihak swasta menjadi lebih baik, yang secara tidak langsung juga dapat menekan terjadinya tindak kejahatan korupsi yang biasa dilakukan oleh para bureacrats yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan jasa pelayanan publik bagi mereka yang membutuhkannya. Sehubungan dengan hal tersebut dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov tidak saja harus ditempuh melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas teknis bagi SDA-nya saja, melainkan lebih dari itu juga harus ditempuh dengan cara melakukan perbaikan terhadap etika profesionalitas atau perbaikan pada kompetensi etik yang telah mereka miliki selama ini.

 

Kesimpulan.

Dewasa ini intensitas penggunaan ICT di dalam organisasi sektor publik yang diistilahkan sebagai E-Gov. semakin hari menjadi semakin tak terhidarkan. Bahkan penggunaan E-Gov. sudah dianggap sebagai representasi dari kemampuan organisasi pemerintah di dalam meningkatkan proses penyerahan pelayanan publik di segala bidang. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila penerapan E-Gov. lebih dianggap sebagai proses otomatisasi yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam memberikan jasa pelayanan kepada publik secara lebih efisien, efektif, dan transparan serta tepat sasaran. Sudah barang tentu bahwa berbagai anggapan tersebut bermuara dari berbagai fakta keberhasilan gemilang yang pernah dicapai oleh negara-negara maju dalam menerapkan E-Gov. diseluruh sektor organisasi pemerintahan yang dimilikinya.

Namun demikian, ketika E-Gov. tersebut diimplementasikan di negara-negara sedang berkembang, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Indonesia, ternyata hasilnya tidak se-efektif sebagaimana yang terjadi pada negara-negara maju, apabila kurang tepat untuk dikatakan gagal. Efisiensi, efektivitas dan perbaikan kinerja internal organisasi akibat penerapan E-Gov. sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara maju tersebut, ternyata belum bisa diwujudkan akibat diterapkannya E-Gov. Demikian pula hanya dengan perbaikan interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya ternyata juga belum tumbuh secara sempurna, dan penurunan tindakan yang bersifat koruptif juga masih belum kentara. Berdasarkan beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa belum optimalnya hasil atas penerapan E-Gov tersebut,  salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh masih rendahnya profesionalitas dan kompetensi SDA yang ada. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah profesionalitas dan kompetensi yang dimaksud bukan semata-mata terletak pada kompetensi teknis, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya kompetensi etis yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku mereka dalam menjalankan sebuah pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

 

 

Ancarani, Alessandro, 2005, Towards Quality E-Service In The Public sector, The Evolution of Web Sites In The local Public Sercice Sector, Managing Service Quality, Vol 15 No 1, Pp. 6-23, Emerald Group Publishing Ltd.

 

Backus, M, 2001, E-Governance and Developing Countries – Introduction and Examples, IICD Research Report No 3.

 

Farazman, A, 2004, Innovation In Strategic Human Resource Management, Building Capacity In The Age of Globalization, Public Organization Review, 4, 3-24.

 

Joseph, Rhonda, C, 2009, E-Government And E-HRM In The Public Sector, dalam Enciclopedia of Human Resource Management System,: Challenges in HRM, Hersly New York, Information Science Refference, Publisher.

 

Lipsky, M., 1980, Street Level Bureaucracy, Dilemmas Of Individual In Public Services, Russell Sage Foundation, New York.

 

Pathak, R., D, et al (2008), E-Governance, Corruption and Public Service Delivery: A Comparative Study of Fiji and Ethiopia, JOAAC, Vol 3 No. 1.

 

Sakowitcz, Marcin, 2003, How to Evaluate E-Government?, Different Methodologies and Methods, Warsaw School of Economics, Departement of Public Administration, Email: msakow@sgh.waw.pl, downloaded 19 January 2010.

 

United Nation, 2008, UN E-Goverment Survey From E-Government to Connected Governance, UN, Publication

Categories: Seminar Tags:
  1. April 22nd, 2012 at 10:57 | #1

    It took me time to read all the tips, but I clearly loved the post. It proved to be very helpful to me and I’m certain to all of the commenters here!

  1. No trackbacks yet.
CAPTCHA Image
*