JURNAL YANG DI ONLINEKAN

Categories: Uncategorized Tags:

MEMBANGUN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA

Oleh:
Choirul Saleh

A. PENDAHULUAN
Berangkat dari kajian teoritis yang dibangun oleh para teoritis dari dunia barat, pemimpin atau leader adalah orang atau sekelompok orang yang secara struktutal menempati posisi tertentu yang bersifat strategis. Sedangkan kepemimpinan atau leadership memiliki pengertian yang sangat kompleks, terkadang diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada diri seseorang misalnya; keteguhan/kepribadian, stamina/daya tahan ataupun kharisma. Sedang pada saat yang lain dianggap sebagai keistimewaan yang melekat pada diri seseorang karena secara posisional ia mempunyai kedudukan atau kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab. Beberapa literatur yang membahas tentang kepemimpinan mengatakan bahwa banyak mazhab atau aliran yang mendifinisikan kepemipinan secara berbeda-beda. Namun terdapat sebuah konsensus terbatas yang telah disepakati oleh anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam bukunya yang berjudul Public Sector Leadership for 21st Century mengatakan sebagai berikut: That definition of leadership is that of “social influence process”, although the same may be said for most experiences that involve more one person. Sedangkan para negara anggota PUMA mengatakan: We take the position that the core of leadership is how “individual’s influence others”, particularly in respect to accessing their inner motivation.
Berangkat dari kedua definisi tersebut seolah-olah terdapat kesepakatan bahwa inti dari sebuah kepemimpinan adalah terletak pada tingkat kemampuan seseorang dalam “mempengaruhi orang lain”, terutama yang memiliki kemampuan dalam membangkitkan inner motivasi mereka. Dalam kepemimpinan sektor bisnis, inner motivation yang harus dibangkitkan hanya terbatas pada para pekerja yang ada di dalam organisasi, sedangkan dalam kepemimpinan sektor publik, ada dua pihak yang harus dibangkitkan inner motivation nya yakni; pertama pihak karyawan atau pegawai yang ada di dalam sebuah lembaga/Instansi pemerintah, kedua semua warga negara atau masyarakat yang berada di bawah kewenangannya. Dengan demikian kepemimpinan sektor publik harus memiliki ability to influence yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan kepemimpinan di dalam organisasi organisasi bisnis.
Berbeda dengan pandangan umum dari para teotitisi yang mengatakan bahwa core dari sebuah kepemimpinan itu adalah to influence, dalam perspektif Islam berkeyakinan bahwa responsibility lah yang menjadi core atau inti dari sebuah kepemimpinan, baik itu kepemimpinan sektor publik maupun kepemimpinan non-sektor publik. Pernyataan ini di dasarkan pada salah satu Hadist Rasulullah yang seara tegas beliau telah bersabda sebagai berikut;
An ‘Abdullahini ‘Umaro rodhiyallohu ‘anhumaa yaqulu sami’tu rosulallaahu wassalam yaqulu; wa kullukum mas uulun ‘anra’iyatin al imaamu raa’in wa mas uulun ‘an ra’iyatihi warrajulu ra’in fii ahlihi wahuwa mas uulun ‘an ra’iyati wal mar atu ra’iyatun fi baiti zaujihaa wa mas uulahu ‘an ra’iyatiha wal choodimu ra’in fimaali sayidihi wamas uulun ‘an ra’iyatihi. ra’iyatihi (Dari Abdullah bin Amr ra, dia berkata, aku mendengar Rorululah SAW bersabda; “Masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kamu sekalian bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Orang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya (majikannya) dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (H.R. Buchari).
Sedang narasi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ditambah dengan kalimat: “warrojulu ra’in fimaali abiihi wa mas uulun ‘an ra’iyyatihi. Yang artinya: “seorang anak adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya.)” (H.R Al-Bukhari dan Muslim)
Apabila kita cermati secara seksama antara inti kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh kedua perspektif tersebut jelas memiliki perbedaan konsekwensi dan implikasi yang sangat tajam, yang dapat diuraikan sebagai berikut;
1. Dalam konsep umum aspek pemimpin dan kepemimpinan sektor publik selalu ditempatkan pada posisi yang hirarkhis, dimana seorang pemimpin harus menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pengikutnya. Penempatan posisional ini merupakan salah satu aspek penting yang dipergunakan oleh sang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, yakni proses mempengaruhi orang lain agar dapat dilakukan secara efektif terhadap para pengikutnya, baik pengikut dalam arti bawahan maupun masyarakat atau warga negaranya. Oleh karena tugas mereka adalah influence to others, maka berdasarkan perhitungan logika seseorang yang menduduki posisi strategis akan lebih mudah di dalam mempengaruhi orang lain ketimbang mereka-mereka yang tidak memiliki posisi. Dengan demikian agar kinerja seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya berjalan secara efektif, mereka harus diposisikan pada tempat-tempat yang strategis itu.

2. Hampir semua teori kepemimpinan dan manajemen sependapat bahwa bagi seorang pemimpin yang ingin menjalankan kepemimpinannya secara efektif, dalam mempengaruhi orang lain, proses boleh dilakukan dengan cara yang persuasive maupun dengan cara yang coercive, namun tidak pernah dikatakan harus dilakukan dengan cara yang benar dan dengan penuh tanggung jawab. Inti kepemimpinan semacam ini terfokus pada aspek “kekuasaan” atau power yang sering kali kekuasaan atau power itu bersifat “memaksa” tanpa harus mempertimbangkan aspek benar atau salah, tetapi selalu didasarkan pada pertimbangan efektifitas tindakannya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari kekuasaan yang didefinisikan sebagai berikut; power is the ability to get someone else to do something you want done, or the ability to make things happen or get things done the way you want. Oleh karena process to influence yang dilakukan seorang pemimpin intinya terletak pada kemampuannya untuk membuat orang lain mau dan bersedia mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh sang pemimpin. Pola-pola yang seperti ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan dampak yang negatif, karena, pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diperintah akan melaksanakan pekerjaannya dengan terpaksa, dan kedua, besar kemungkinan pekerjaan yang diinginkan oleh sang pemimpin itu justru pekerjaan yang tidak benar, melanggar hukum atau justru melanggar norma-norma agama, karena di dalam memberikan perintah, tidak dikaitkan secara langsung dengan “tanggung jawab”, melainkan hanya sebatas terjadinya aktivitas akibat adanya sebuah pengaruh yang efektif.
Sedangkan dalam perspektif Islam, kepemimpinan sektor publik tidak selalu bernuansah hirarkhis, karena inti pokok dari tugas mereka bukan terletak pada aspek influence to others, melainkan to responsibility with their jobs sebagaimana yang tertuang dalam hadist di atas. Dengan demikian keberadaan seorang pemimpin tidak harus diposisikan secara hirarkhis, karena aspek tanggung jawab tidak berkaitan dengan kedudukan semata, melainkan berkaitan dengan bentuk tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain Islam mengajarkan bahwa yang disebut pemimpin dan kepemimpinan itu tidak hanya terbatas pada mereka-mereka yang menduduki posisi-posisi yang stratetegis semata, karena tugas seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak bertumpu pada influence to others, melainkan terletak pada bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang diembannya. Oleh karena tugas utama sang pemimpin adalah memikul beban tanggungjawab, maka idealnya seorang pemimpin itu adalah menjalankan tugasnya dengan cara yang serius, jujur, adil, berhati-hati, dan penuh amanah. Dengan demikian menurut konsep yang Islami, seorang atau sekelompok orang yang kebetulan memperoleh kepercayaan untuk menduduki public official, apapun posisinya baik sebagai orang yang berposisi sebagai top leader sampai dengan worker adalah pemimpin, yang tugas utama mereka bukan untuk mempengaruhi pihak lain, melainkan untuk mempertanggungjawabkan atas serangkaian tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan keyakinan dan semangat yang semacam ini, semestinya perilaku dan tindakan mereka selalu berdasar pada akidah Islamiah, bertindak jujur, bersikap adil dan bijaksana, serta selalu memegang amanah dalam menjalankan tugas pekerjaan dan kewenangan yang dipercayakan padanya.
Dalam pemahaman yang filosofis, apa yang tertera dalam Hadist Rasulullah tersebut, mengisyaratkan bahwa sesungguhnya semua orang adalah pemimpin atas diri pribadinya sesuai dengan kadar dan ukuran serta posisi mereka masing-masing. Baik mereka itu sebagai pejabat ataupun sebagai rakyat harus bertanggungjawab atas kepemimpinan “diri-pribadinya”, yang pada hakekatnya kepemimpinan pribadi itu adalah pengendalian atas hawa nafsu mereka. Apabila semua diantara kita menyadari atas kandungan filosofis dari Hadist Rasulullah tersebut, pastilah kehidupan ini menjadi indah, tenteram, damai dan sejahtera, karena diantara kita tidak ada yang saling menuntut pada orang lain, tidak ada yang bertindak korup dan tidak pula saling sikut dalam berebut kekuasaan dan harta yang jumlahnya hanya sejumput.
Mereka yang kebetulan memiliki posisi di aras yang strategis, mereka tahu dan sadar akan tanggungjawab kepemimpinannya, sehingga mereka selalu hormat dan menghargai kepada para anak buah/karyawan dan rakyatnya. Mereka tidak bertindak semena-mena, tidak sombong dan selalu bersikap adil serta jujur dalam memutuskan sebuah perkara. Dimikian pula halnya dengan para bawahan atau karyawan mereka, mereka selalu ramah, tunduk dan patuh terhadap atasan serta serius dan cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyatnya. Sedangkan rakyatnyapun sadar akan kebutuhannya, tidak ngawur dalam berperilaku, bakti dan tunduk kepada para aparat, dan cinta akan kedamaian bagi negerinya. Sudah barang tentu situasi dan kondisi yang semacam ini adalah sangat ideal, dan baru bisa diciptakan ketika semua pihak patuh, ta’at dan konsekwen dalam memegang ajaran agamanya yakni “Islam”.
B. SYARAT-SYARAT KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK
Di atas telah dijelaskan bahwa core atau inti kepemimpinan adalah mengemban tanggungjawab. Secara normatif dan aplikatif konsep tangggungjawab dalam kepemimpinan Islam ini bersifat multi dimensional yang terdiri dari;
1. Dimensi Ilahiah
Dalam hal ini setiap orang yang berkedudukan sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, harus dipertanggungjawabkan dihadapan Ilahi Robbi, sebagai Dzat yang memiliki kekuasaan luas yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka sebagai khalifah atau wakilnya di bumi ini. Ditunjukknya manusia sebagai khalifah ini adalah agar manusia bertanggungjawab kedapada Allah kelak atas tugas utamanya dalam memakmurkan bumi dan segenap isinya, sebagaimana Firman Allah yang mengatakan; Huwa ansya akumminal ardhi was ta’rakum fiiha Artinya: Allah telah menciptakan kamu dari bumi, dan Allah menjadikan kamu sebagai pemakmurnya (Q.S. Hud:61).
2. Dimensi Individual
Sebagai seorang pemimpin yang telah diberi kesempatan dan kepercayaan oleh sang Khaliq untuk menjalankan kepemimpinan sektor publik demi terciptanya kemaslakahatan hidup berbangsa dan bernegara bukanlah merupakan tugas dan tanggungjawab yang ringan. Oleh sebab itu sebelum mereka menjalankan kepemimpinan yang luas itu, Ia harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagi seorang pemimpin sektor publik yang hanya suka mempengaruhi dan memerintahkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mampu menjalankan tindakan itu disindir oleh Allah melalui Frmannya dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat?. Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan” (Q.S As-Saff :2 dan 3).
Bertolak dari Firman Allah inilah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang pemimpin sektor publik, agar mereka tidak saja pandai berbicara, dan main perintah sementara dirinya tidak pernah berbuat apapun sebagaimana yang mereka bicarakan atau mereka perintahkan kepada bawahan mereka atau kepada warga masyarakatnya. Bagi seorang pemimpin yang di dalam menjalankan kepemimpinannya, hanya pandai bicara tanpa kerja, mereka akan mendapat kebencian dari Allah SWT, karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tanggungjawab.
3. Dimensi Sosial
Apabila mereka telah mampu memimpin diri sendiri, dalam arti mampu mengendalikan emosi dan nafsu amarahnya secara baik, maka mereka dianggap layak untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara luas, karena seorang pemimpin sektor publik yang Islami adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.
Dengan demikian apabila terdapat seorang pemimpin sektor publik yang mampu mengaplikasikan ketiga dimensi tersebut dalam menjalankan kepemimpinannya maka merekalah yang disebut sebagai seorang pemimpin sektor publik yang “amanah”. Pola-pola kepemimpinan yang seperti inilah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh seorang pemimpin sektor publik, karena kelak Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu
Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menunjuk seseorang yang akan diberi tanggungjawab dalam menjalankan kepemimpinan sektor publik adalah sebagai berikut;
1. Niat yang Lurus
Hendaklah seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengemban tanggungjawab kepemimpinan sektor publik itu adalah seseorang yang memiliki niat yang lurus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Lalu hal itu diiringi pula dengan mengharapkan keridhaan-Nya semata. Kepemimpinan atau jabatan adalah tanggungjawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan, semboyan inilah yang raus tertanan pada diri seorang pemimpin yang ideal. Sebenarnyalah bahwa bagi seseorang yang sedang memagang tampuk pimpinan, mereka harus mampu menjalankan kepemimpinannya itu dengan niat yang lurus dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya itu. Pemahaman yang seperti inilah yang harus ditanamkan secara kuat kepada mereka yang akan dan sedang memegang tampuk kepemimpinan sektor publik, agar mereka selalu berhati-hati dan waspada dalam menajalankan tugasnya tersebut.
2. Tidak Meminta Jabatan
Tanggungjawab kepemimpinan sektor publik hendaknya diberikan kepada mereka-mereka yang tidak ambisius, dan kepada mereka-mereka yang tidak mengemis atau meminta-minta atas jabatan. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasullullah yang sabdanya ditujukan kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu’anhu, yang artinya:
”Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
Disamping itu, larangan untuk memberikan jabatan kepemimpinan kepada orang yang ambisius itu, karena dapat diduga dengan sangat bahwa mereka yang ambisius pada umumnya memiliki kepentingan pribadi yang justru berakibat negative bagi terlaksananay proses kepemimpinan yang baik.
3. Berpegang pada Hukum Allah.
Selayaknya seseorang yang diberi tanggungjawab kepemimpinan sektor publik adalah seseorang yang selalu berpegang teguh pada hukum-hukum Allah. Prinsip ini harus mendapat perhatian secara seksama sebab salah satu kewajiban utama seorang pemimpin adalah membuat suatu keputusan, dan keputusan terbaik dalam menanggulangi sebuah permasalahan adalah sebuah keputusan yang di dasarkan pada hukum Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah, yang artinya: ”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Q.S Al-Maaidah:49)..
4. Memutuskan Perkara Dengan Adil
Tampuk kepemimpinan sektor publik hanya layak diberikan kepada seseorang yang mampu memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, karena di pundak orang yang seperti inilah kehidupan yang damai bisa diciptakan. Hal ini berlandaskan pada salah satu Hadist Rasulullah ketika beliau memberikan peringatan kepada para pemimpin agar dalam mejalankan kepemimpinannya mereka selalu bertindak adil, karena tindakan ini disamping dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat di dunia ini, karena mereka akan dapat hidup damai harmonis, tenteram dan sejahtera, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai aspek penyelamatkan bagi dirinya kelak di akhirat. Berkaitan dengan hal ini, secara eksplisit Allah telah berfirman yang artinya;
“Hai orang-orang yang beriman!, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatm. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-nisa’:135).
Sedangkan pada kesempatan yang lain Allah juga memerintahkan Rasulullah untuk bertindak adil melalui firmanya yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur’an kepadamu hai Muhammad dengan haq, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat” (Q.S An-Nisa’:105)
Berangkat dari dua firman Allah tersebut jelaslah bahwa Islam telah menggariskan dan mewajibkan agar seorang pemimpin itu harus benar-benar menjalankan pola-pola kepemimpinannya secara adil demi terbentuknya kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan ummat manusia di muka bumi ini. Begitu pentingnya sikap dan tindakan pimpinan yang adil ini, sehingga Rasulullah juga bersabda dalam salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir, yang artinya adalah sebagai berikut; ”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerusmuskan oleh kezhalimannya.” (Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).
Berdasarkan hadist ini Rasulullah telah menginformasikan kepada segenap kaum muslim agar dalam menjalankan amanah kepemimpinannya selalu dilaksanakan dengan cara yang seadil adilnya. Hanya dengan tindakan yang adil sajalah yang mampu menyelamatkan seorang pemimpin dari segala kesulitan dan siksaan di akhirat kelak. Apabila mereka mampu berbuat adil terhadap segenap rakyatnya mereka akan terselamatkan, namun apabila tidak maka mereka akan mengalami kesusahan dan bahkan siksaan.
5. Tidak Menutup Diri Saat Diperlukan Rakyat.
Kepemimpinan sektor publik hanya pantas dipercayakan kepada seseorang yang ramah dan selalu membuka diri atas kehadliran rakyat atau masyarakatnya, ketika masyarakat itu dilanda berbagai persoalan hidup yang berat yang membutuhkan solusi dengan segera dari sang pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya; ”Tidaklah seorang pemimpin atau pemerintah yang menutup pintunya terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinan kecuali Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinannya.” (Riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi).
6. Penasehat Bagi Rakyat
Seorang pemimpin sektor publik yang ideal adalah mereka-mereka yang mampu bertindak sebagai penasehat bagi masyarakat atau rakyatnya agar mereka selalu berperilaku terpuji dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi seorang pemimpin sektor publik yang tidak mampu memberikan nasehat yang baik kepada bawahan dan masyarakatnya akan diancam dengan siksa neraka sebagaimana tertuang dalam Hadist Nabi SAW yanga artinya sebagai berikut; ”Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”
Namun yang perlu diingat oleh sang pemimpin, sebelum Ia menasihati bawahan dan masyarakat atau rakyatnya, terlebih dahulu Ia harus mampu menasehatai pada dirinya sendiri. Prosedur penyampaian nasehat ini secara tegas telah diabadikan oleh Allah melalui Firmannya yang tertuang dalam (Q.S At-Tahrim: 6) yang artinya sebagai berikut;
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Hal penting lainnya yang berkaitan dengan tugas sang pemimpin sebagai penasehat ini adalah, agar seorang pemimpin itu selalu dapat mencegah kemungkaran yang mungkin terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya, dimana perintah ini merupakan salah satu Sabda Rasulullah yang tertuang dalam sebuah Hadist yang bunyinya sebagai berikut;
“Man ra aaminkum munkaraan fal yughayirhu biyadihi fa inlam yastathi’ fabi lisanihi fa inlam yastathi’ fabi qalbihi wa dhaalika adh ‘aful iimaani” (Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka ubahlah dngan lisanmu. Jika tidak bisa juga, maka ubahlah dengan hatimu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman) (H.R Muslim)
Melalui pernyataan Hadist tersebut, menunjukkan bahwa “menasehati” atau mencegah “kemungkaran” adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin, terutama bagi seorang pemimpin sektor publik yang dijadikan sebagai panutan atau teladan bagi para pengikutnya.
7. Tidak Menerima Hadiah/Suap
Tindakan terpuji dan ideal yang harus dimiliki seorang pemimpin di public sector adalah keberanian mereka dalam menolak hadiah atau pemberian yang dilakukan oleh bawahan maupun masyarakatnya, dan apabila mereka tidak mampu menolak atas hadiah itu, maka hadiah tersebut sesungguhnya akan menjadi milik negara. Salah satu Hadist Rasulullah yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan atas kejadian ini adalah sebuah Hadist yang menceritakan adanya kejadian ketika Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya sebagai amil untuk memungut zakat. Ketika itu sahabat tersebut menginformasikan kepada Rasulullah bahwa ketika Ia memungut zakat Ia juga menerima hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya, dan Ia bermaksud untuk mengambilnya. Atas informasi tersebut Rasulullah ternyata tidak berkenan, dan menyarakan agar hadiah tersebut menjadi miliknya baitul mal (negara), karena hadiah itu diberikan atas dasar jabatan yang melekat pada diri sang pemungut zakat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih sebagai berikut;
Hadist Abu Humaid As Sa’idy, bahwasannya Rasulullah SAW, mengangkat seorang amil, lalu amil itu datang kepada Nabi SWA, ketika selesai dari pekerjaannya. Ia berkata; Ya Rasulullah ini untuk engkau, sedang ini dihadiahkan untukku. Maka Nabi bersabda kepadanya: Apakah kamu sebaiknya tidak duduk di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu apakah kamu akan diberi atau tidak?. Kemudian Rasulullah berdiri pada suatu petang setelah shalat, lalu Nabi tasyahud dan memuji Allah dengan hal yang pantas bagi allah. Kemudian Nabi bersabda: Amma ba’du, maka mengapakah amil yang kami angkat, lalu datang kepada kami seraya mengatakan: Inilah hasil dari pekerjaanmu yang ditugaskan kepadaku, dan ini dihadiahkan kepadaku. Maka apakah tidak sebaiknya dia duduk dirumah ayah dan ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah apa tidak?. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tanganNya. Tiadalah salah seorang diantara kamu menghianati sesuatu dari harta zakat, melainkan ia datang membawa unta dalam keadaan bersuara. Apakah yang dikhianati merupakan seekor lembu maka iapun datang membawanya dalam keadaan bersuara. Apabila yang dikhianati seekor kambing iapun datang membawanya dalam keadaan bersuara. Sesungguhnya aku telah menyampaikan lalu Abu Humaid berkata: Kemudian Rasulullah SWA, menagngkat tangannya, sehingga kami melihat warna ketiaknya yang keabu-abuan.
Disamping itu hadiah yang diberikan oleh bawahan atau masyarakat kepada sang pemimpin dapat disinyalir sebagai riswah atau uang suap, sedangkan menurut ajaran Islam, hukum dari riswah adalah haram, sebagaimana yang ternukil dalam Hadist Rasulullah sebagai berikut; “La anallaahurraasyii wal murtasyii warraaisya baynahumaa” (Allah melaknat penyuap, penerima suap dan yang member peluang bagi mereka (H.R Ahmad). Sedangkan pada Hadist yang lain Rasulullah bersabda; “Arraswatuu filhukmikufrun ( Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur” (H.R Athabrani dan Ar-Rabii) Pada kesempatan yang lain Rasulullah juga mengutuk dengan keras kepada bawahan atau masyarakat yang memberikan hadiah kepada seorang pejabat sektor publik, sebagai penghianat melalui sabda beliau yang artinya sebagai berikut; Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.” (Riwayat Thabrani). Peringatan Rasulullah ini sangat beralasan sebab pada umumnya seorang bawahan maupun warga masyarakat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati demi kepentingan diri pribadinya, walaupun harus mengorbankan kepentingan pihak lain.
8. Lemah Lembut Dan Suka Mempermudah urusan Orang Lain
Seseorang yang sedang memegang kepemimpinan sektor publik, sebaiknya bersikap ramah dan memiliki budi pekerti yang halus serta bersifat lemah lembut di dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan sikap, sifat dan tindakan semacam inilah maka seorang pemimpin akan dapat menciptakan situasi damai, harmonis dan penuh kekeluargaan. Bahkan Rasulullah pada suatu hari pernah berdo’a kepada Allah yang artinya sebagai berikut; ”Ya Allah, barangsiapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya.
Apabila kita simak secara seksama, sesungguhnya do’a yang dipanjatkan oleh Rasulullah tersebut mengandung dua dimensi, yakni dimensi motivasi dan dimensi koersi.
1) Dalam dimensi motivasi, sesungguhnya Rasulullah berupaya untuk memotivasi terhadap para sang pemimpin agar di dalam menjalankan kepemimpinannya selalu berorientasi untuk membantu kesulitan pihak lain yang membutuhkan, karena dengan tindakan yang semacam ini akan berimplikasi secara positif bagi sang pemimpin agar Ia selalu mendapatkan kemudahan dari Allah ketika Ia mengalami kesulitan, karena sesungguhnya sang pemimpin jenis ini selalu mempermudah urusan orang lain dalam menjalankan kepemimpinannya.
2) Dalam dimensi koersi, bagi seorang pemimpin yang sering bahkan selalu mempersulit urusan orang lain, maka Ia pun akan dipersulit pula oleh Allah SWT ketika Ia menghadapi problema kehidupannya. Oleh sebab itulah bagi seorang pemimpin yang bijaksana semestinya Ia selalu memiliki semboyan; Apabila urusan masyarakat itu bisa dipermudah mengapa harus dipersulit, dan bukan malah suka melakukan tindakan yang sebaliknya.

9. Tidak bertindak Intimidatif.
Tindakan intimidatif adalah sebuah tindakan yang bertujuan menakut-nakuti dan memaksa serta berbuat kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena melalui tindakan ini dapat menimbulkan keraguan, kekacauan, saling fitnah yang berakibat pada situasi yang resah dan mencekam di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu tindakan intimidatif merupakan tindakan yang tidak terpuji, apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan sektor publik di dalam menjalankan kepemimpinannya. Rasulullah pernah bersabda melalui Hadist beliau yang artinya sebagai berikut; ”Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka.” (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim). Berkaitan dengan Hadist tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa siapa saja yang suka bertindak intimidatif, maka sesungguhnya mereka tidak layak untuk diangkat atau dipilih sebagai seorang pemimpin, karena sesungguhnya orang yang semacam ini tidak memiliki rasa kasih sayang dan cinta kasih terhadap sesama, apalagi kepada bawahan atau warga masyarakat yang dianggap memiliki derajad yang lebih rendah dari sang pimpinannya. Oleh sebab itu dalam Hadist yang lain Rasullulah juga pernah mengingatkan yang artinya sebagai berikut;
”Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun cinta kepadamu, kamu menghormati mereka dan mereka menghormatimu. Sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepadamu, kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu”.
Berdasar pada Hadist ini dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwa pimpinan sektor publik yang ideal itu adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan warga masyarakat dan bawahannya, sehingga suasana kehidupan bernegara kita berada dalam dinamika yang stabil tenteram dan penuh harmoni, baik hubungan antara warga masyarakat maupun hubungan antara warga masyarakat dengan sang pemimpinnya.
Dengan mempertimbangkan ke Sembilan (9) syarat dalam mencari figur pemimpin sektor publik yang dianggap layak memegang tampuk kepemimpinan yang digariskan oleh syari’at Islam, diharapkan sebuah masyarakat “negara” akan dapat hidup berbangsa, bernegara secara baik, sehingga negara tidak akan mengalami keterpurukan yang dalam. Oleh sebab itu mencari pimpinan sektor publik dengan cara yang benar yang berlandaskan pada rambu-rambu agamawi hukumnya wajib, karena rambu-rambu atau pedoman tersebut baik secara implisit maupun eksplisit telah tertuangkan dalam Al-Qur’an maupun dalam beberapa Hadist Rasulullah SAW. Salah satu Hadist Rasulullah yang memerintahkan untuk mencari pemimpin sektor publik secara baik dan benar adalah sebuah hadist yang artinya sebagai berikut;
Rasulullah bersabda,”Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau menjadikan seorang khalifah(pemimpin) kecuali ada bersama mereka itu golongan pejabat (pembantu).Yaitu pejabat yang menyuruh kepada kebaikan dan mendorongnya kesana, dan pejabat yang menyuruh kepada kemungkaran dan mendorongnya ke sana. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah,” (Riwayat Bukhari dari Abu said Radhiyallahu’anhu).
Makna yang terkandung dari Hadist tersebut adalah bahwa seorang pemimpin yang ideal itu adalah mereka-mereka yang mampu berbuat amar ma’ruf dan nahi munkar, yakni yang mampu mengarahakan kepada para pengikutnya untuk selalu berbuat baik dan mencegah untuk berbuat keji dan jahat. Sudah barang tentu sebelum sang pemimpin ber amar ma’ruf dan nahi munkar kepada pihak atau orang lain, Iapun harus ber amar ma’ruf nahi munkar terhadap dirinya dan keluarganya terlebih dahulu, agar Ia tidak diancam oleh Allah sebagaimana yang tertuang dalam (Q.S As-Saff 62 : 2 dan 3), sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.
C. KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Begitu pentingnya kedudukan pemimpin dan kepemimpinan dalam pandangan Islam, sehingga Islam memberikan perhatian yang sangat serius dan penuh kehati-hatian terhadap aspek-aspek kepemimpinan. Islam sangat memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa di dalam hidup dan kehidupan masyarakat manusia itu harus selalu ada yang memimpin dan tidak boleh ada kekosongan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting, maka pada awal kebangkitan Islam tampuk kepemimpinan kaum muslimin pada waktu itu secara langsung di bawah kepempinan oleh Rasulullah dengan bimbingan wahyu Allah. Ketika itu Rasulullah juga pernah memberikan nasehat kepada para sahabatnya agar mempunyai perhatian yang sangat khusus, yang berkaitan dengan kepemimpinan itu. Bahkan dalam melakukan perjalananpun, apabila didalam perjalanan itu terdiri dari 3 orang atau lebih haruslah diangkat seorang pemimpin diantara mereka, sebagaimana Sabda beliau yang artinya kurang lebih sebagai berikut; “Apabila ada 3 orang sedang berpergian (musyafir) maka hendaklah kamu mengangkat salah seorang imam (pemimpin) diantara kalian”.(H.R. Abu Daud). Pada Hadist yang lain Rasulullah bersabda yang artinya: Abdullah Bin Amr RA, mengabarkan, Muhammmad Rasulullah SAW bersabda “tidak hahal bagi tiga orang yang berada dalam suatu perjalanan di bumi ini, melainkan mereka harus mengangkat seseorang diantara mereka itu sebagai kepala atau pemimpin” (HR. Achmad)
Dalam perkembangan selanjutnya, betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam itu, bisa dilihat dalam sejarah saat-saat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sempat tertunda pemakaman Rasulullah, dimana para sahabat berkumpul dirumah bani Saits untuk memilih kepemimpinan para kaum muslimin. Para shahabat mendahulukan pemilihan kepemimpinan ini karena menyadari betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dan kepemimpinan itu sehingga tidak boleh dalam kondisi kosong. Kita ketahui bersama bahwa waktu itu terpilih Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin dan kita harus ketahui bersama pula tentang apa saja alasan para shahabat memilih Abu Bakar menjadi pemimpin pada waktu itu. Alasan tersebut seperti: 1) Abu Bakar paling tua diantara para shahabat. 2) Paling dekat kepada Nabi, terlihat sebagai orang yang menemani Rasulullah saat hijrah. 3) Ketika Nabi sedang sakit parah, maka Abu Bakar lah yang ditunjuk Rasulullah sebagai imam sholat. 4) Abu Bakar lah orang yang pertama kali membenarkan Isra’ Mi’raj Rasulullah dan mendapat gelar ash-shidiq.
Apabila difahami secara filosifis, terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memegang tampuk kepemimpinan tersebut adalah, karena Abu bakar diapandang sebagai satu-satu orang yang paling dekat dengan nabi, sebagai seorang kepercayaan utama, dan lebih senior dari para sahabat lainnya, sehingga dianggap sebagai satu-satu orang yang mampu mengemban amanah dan meneruskan kebijakan Nabi dalam membina kehidupan ummatnya. Lebih dari itu tingkat ke salehan Abu Bakar tidak perlu diragukan, sementara itu kreteria utama dari seorang pemimpin sektor publik haruslah dipegang oleh seorang yang memiliki predikat saleh, sebagaimana Firman Allah yang artinya; “Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfudzh, bahwasannya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh” (Q.S Al-Ambiya” 105). Dengan demikian seseorang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai khalifah filardh atau sebagai wakil Allah di muka bumi ini adalah seseorang yang berpredikat sebagai orang yang “saleh”. Orang-orang yang semacam inilah yang pantas mendapatkan mandat untuk mengurusi kehidupan manusia di muka bumi ini. Sedangkan kreteria atau ukuran dari orang yang saleh menurut Firman Allah adalah “Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, memunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah“ (Q.S Al-Maidah:55). Jadi kriteria orang saleh menurut Al-Qur’an yang patut untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin sektor publik adalah meliputi:
– Mendirikan sholat,
– Membayar zakat,
– Tunduk pada aturan Allah
Sedangkan menurut ketentuan sunnah Rasulullah kreteria tersebut masih perlu dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang diantaranya adalah:
a. Orang yang lebih fasih bacaannya.
b. Orang yang lebih paham sunah-sunnah Nabi.
c. Orang yang lebih dulu berhijrah/masuk Islam.
d. Orang yang lebih tua dalam umur/lebih cerdas.
Disamping itu juga bisa disandarkan pada sifat Nabi Muhammad SAW sebagai kriteria untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin, yaitu:
a. Shidiq, orang yang benar.
b. Amanah, orang yang jujur.
c. Tabligh, menyampaikan pesan-pesan Illahiyah.
d. Fathonah, orang yang cerdas, meliputi kecerdasan intektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian secara khusus berkaitan dengan kepemimpinan sektor publik dalam perspektif Islam adalah power and religion. Dalam hal ini aspek kekuasaan bukan dipergunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak kepada orang atau pihak lain, tetapi lebih dipergunakan sebagai piranti atau alat untuk memegang prinsip agar seorang pemimpin sektor publik tidak mudah diintervensi atau digoyahkan oleh kekuasaan pihak lain, terutama pihak-pihak yang non-muslim. Oleh sebab itu apabila dijumpai ada dua calon pemimpin yang sama-sama cerdas, tetapi dalam hal kedekatan pada orang kafir berbeda, maka haruslah dipilih seorang calon pemimpin yg dibenci oleh orang kafir tersebut dan tinggalkanlah untuk memilih calon pemimpin yang dekat pada orang kafir, karena orang yang seperti ini imannya mudah goyah, sehingga kurang teguh dalam mempertahankan kekuasaannya, yang pada gilirannya nanti akan rela mengorbankan kepentingan umat dan agamnya demi ambisi pribadinya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah pernah berkata sebagai berikut: “Agama Islam tidak akan bisa tegak atau abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama” Dengan demikian bagi suatu negara yang penduduk atau warga negaranya mayoritas Muslim, maka sudah seharusnya apabila selalu berpegang pada syari’at agamanya dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin sektor publik.

D. PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK
Dalam uraian di atas telah dijabarkan berbagai persyaratan agamawi bagi seseorang yang akan diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan sektor publik, dengan asumsi bahwa berbagai persyaratan tersebut secara akumulatif mampu membingkai secara rapi dan tegas agar sang pemimpin dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab kepemimpinannya secara benar dan sunggung-sungguh. Tanpa kesungguhan yang kuat mustahil seorang pemimpin sektor publik dapat menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinannya secara maksimal dan sempurna. Sedangkan prinsip-prinsip kepemimpinan sektor publik dilihat dari perspektif Islam, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga (3) prinsip utama yang terdiri dari;
1. Prinsip Keteladanan
Pada bagian atas telah disinggung bahwa seorang pemimpin yang ideal itu adalah mereka yang mampu mengendalikan diri dan keluarganya terlebih dahulu sebelum mereka memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa seorang pimpinan adalah sebuah panutan bagi para pengikutnya. Oleh sebab itu efektif atau tidaknya kinerja sang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh perilaku dari pribadi dan anggota keluarga sang pemimpinnya. Bilamana tindakan mereka rusak dan tidak terpuji, maka jangan harap mereka akan mampu memperbaiki kehidupan para anak buah dan warga masyarakatnya. Namun apabila sikap dan tindakan serta perilaku sang pemimpin dan keluarganya selalu baik dan terpuji di hadapan para pengikutnya maka dapat dijamin bahwa sikap, tindakan dan perilakunya itu akan terpancar keseluruh jiwa para pengikutnya, sehingga kedamaian dan keserasian dan kestabilan dalam kehidupan bernegara bangsanyapun dapat terjelma pula. Tentang contoh dan perintah bagi seorang pemimpin sektor publik untuk selalu menteladari berbagai kebaikan kepada para warga masyarakatnya itu secara eksplisit tertuang dalam salah satu Firman Allah yang artinya; Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu telah ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi bagi orang yang mengharap rahmat Allah….. (Q.S 33: 21).
Bertolak dari ayat tersebut apabila dicermati secara seksama, terdapat dua pesan utama yang ingin disampaikan kepada umat manusia, yakni disamping pesan yang ditujukan kepada sang pemimpin agar selalu memberikan keteladanan yang baik kepada para pengkutnya, juga berpesan kepada sang pengikut agar selalu mengikuti atau menteladani berbagai kebaikan yang diperbuat oleh sang pemimpin, agar semua pihak dapat menerima rahmat yang datang dari Allah. Apabila sang pengikut acuh terhadap berbagai keteladanan yang dilakukan oleh sang pemimpin maka jangan harap rahmat Allah akan menghampiri kehidupan kita dalam bernegara bangsa. Jadi sebenarnyalah Allah telah bertindak maha bijak karena kedua pihak (baik sang pemimpin maupun sang pengikut) harus saling bersambut dalam berbuat kebaikan agar rahmat Allah relatif mudah untuk di dapatkan, tetapi apabila sang pengikut tidak bersambut terhadap keteladanan yang dilakukan oleh sang pemimpin jangan harap rahmat Allah akan menghampiri kita.
Disamping itu berkaitan dengan keteladan sang pemimpin ini, maka dalam perspektif Islam seorang pemimpin sering disebut sebagai Imam, yang berarti orang yang harus ada di depan. Secara etimologis, imam berasal dari kata (bahasa arab) amma, ya’ummu yang artinya menuju, menumpu dan meneladani. Itulah sebabnya maka seorang imam atau pemimpin harus selalu di depan guna memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan dan kebajikan. Hal ini senada dengan konsep kepemimpinan jawa yang salah satunya menyebutkan bahwa seorang pemimpin itu haruslah mempunyai sifat in ngarso sung tulodo, sedangkan menurut team OECD diistilahkan sebagai Leading by example, kepemimpinan berdasarkan contoh atau keteladanan. Bertolak dari uraian ini, telah menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu secara ideal adalah seseorang yang perilakunya dapat diteladani oleh masyarakat, bawahannya atau bagi para pengikutnya. Dengan kata lain bahwa seorang pemimpin itu pada dasarnya merupakan panutan dari ummat atau masyarakatnya.
2. Prinsip Inspirasional
Menurut salah satu prinsip yang terdapat di dalam teori kepemimpinan transformasional, menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang ideal itu adalah seorang pemimpin yang mampu membangun isnpirasi secara positif terhadap para bawahan dan pengikutnya. Alasannya dengan memberikan kesempatan berinspirasi terhadap para pengikut dan bawahan akan dapat meningkatkan daya kreativitas mereka ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang bersifat mendesak dan membutuhkan penyelesaian dengan segera (lihat Hunt dan Osborn 1998 : 519). Kendatipun teori kepemimpinan transformasional ini merupakan salah satu teori kepemimpinan terkini, sebanarnya prinsip-prinsip ini telah diterapkan oleh Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya pada beberapa abad yang lalu. Tindakan isnpirasional yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tersebut, telah diabadikan dalam sebuah Sabda beliau yang artinya sebagai berikut;
Dari Mu’adz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengutusnya ke Yaman Rasulullah bertanya kepadanya; Wahai Mu’adz bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang diajukan terhadapmu?, Mu’az menjawab, “saya akan memutuskannya sessuai dengan yang tertera dalam Kitabullah (Al-Qur’an)”. Rasulullah bertanya lagi, “kalau kamu tidak menemukannya di dalam Kitabullah?”, Jawab Mu’adz, “saya akan memutuskannya sesuai dengan sunnah Rasulullah”, Kalau kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula ditemukan di dalam Kitabullah, bagaimana”? Mu’dz menjawab, “Ketika itu saya akan berijtihad, mencurahkan segala pikiran saya tanpa ragu sedikitpun”. Mendengar jawaban itu, Rasulullah meletakkan tangannya ke dadanya seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sehingga menyenanghkan hati Rasulullah”. (H.R Imam Abu Dawud & Imam Tirmidzi).
Inilah salah satu prinsip kepemimpinan yang baik, yang mampu memberikan isnpirasi kepada para bawahannya untuk berimprovisasi dan ber ijtihat secara benar. Namun meskipun ruang inspirasi telah diberikan kepad bawahan dengan cara yang seluas-luasnya, tetapi pelaksanannya masih tetap berada pada situasi terkontrol dengan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Barang kali prinsip ini juga sesuai dengan prinsip kepemimpinan jawa yang terkenal dengan semboyan ing madyo mangun karso. Disampingh itu dalam prinsip yang dijalankan oleh Rasulullah tersebut jauh dan terhindar dari budaya minta petunjuk, karena pihak bawahan diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengutarakan ide-idenya, dan ketika ide itu cocok atau sesuai dengan harapan sang pemimpin, maka sang pemimpin tidak segan-segan untuk mendukung dan mengakui eksistensinya dan kebenaran dari hasil pemikirannya.
3. Prinsip Motivasional
Secara konseptual, pemimpin dalam perspektif Islam disebut juga dengan istilah khalifah yang berasal dari kata (bahasa arab) khalafa yang artinya wakil, pengganti atau di belakang. Oleh karena khalifah dinyatakan sebagai pengganti, atau wakil, maka posisi dan tugasnya memang untuk mewakili atau menggantikan pihak yang diwakilinya, sehingga keberadaannya harus ada di belakang atau datang sesudah yang digantikan. Kalau pemimpin itu disebut khalifah, yang diberikan tugas menjalan kepemimpinan di muka bumi ini, maka artinya adalah sang khalifah harus bisa berada di belakang untuk menjadi pendorong dan memberikan dorongan atau memotivasi kepada orang yang dipimpinnya. Sudah barang tentu pemberian motivasi dan dorongan itu bertujuan untuk kepentingan dan kemajuan dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar. Disamping itu juga sekaligus mengarahkan kehendak dan langkah yang harus diambil oleh orang yang dipimpinnya kearah kebenaran, yang menurut konsep kepemimpinan jawa disebut sebagai tut wuri handayani.
Merujuk dari berbagai konsep tentang prinsip-prinsip kepemimpinan sektor publik sebagaimana yang teruraikan di atas telah memberikan pemahaman bahwa konsep kepemimpinan Islam merupakan konsep yang dapat diterapkan di segala jaman dan disegala lingkungan sosial manapun. Oleh sebab itu apabila di dalam sebuah lingkungan sosial (negara) yang kondisinya serba semrawut, mengalami berbagai krisis dan lain sebagainya, tentu itu semua akibat dari ketidak mampuan warga masyarakat itu (baik pemimpinannya maupun masyarakatnya) dalam menjalankan konsep kepemimpinan secara benar.
E. HAKIKAT KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM
Semua orang pasti telah bersepakat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan adanya pemimpin, yang bertugas menjalankan kepemimpinanya secara baik dan benar demi terciptanya kemaslahatan hidup masyarakat manusia. Apabila di dalam kehidupan rumah tangga diperlukan adanya pemimpin atau kepala keluarga, begitu pula halnya di masjid dalam menjalankan shalat berjamaah bisa membutuhkan seorang pemimpin yang disebut sebagai Imam. Bahkan di dalam salah satu Hadist Rasulullah sebagaimana ternukil pada bagian sebelumnya, juga mewajibkan untuk menunjuk seorang pemimpin, kepada kaum muslimin yang sedang melakukan perjalanan, yang apabila dalam perjalanan itu terdiri dari tiga (3) orang anggota atau lebih.
Ini memberikan bukti bahwa betapa pentingnya kedudukan seorang pemimpin yang harur menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dalam mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Betapa penting kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat, baik dalam skala yang kecil apalagi pada skala yang besar. Untuk tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, maka seorang muslim tidak boleh mengelak dari tugas kepemimpinan, apabila masyarakat memang menghendakinya, sehingga Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut; “Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang-orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat” (HR.Ahmad).
Namun demikian tampuk kepemimpinan, menurut Islam sangat tidak layak untuk diberikan kepada seseorang yang sangat berambisi untuk menduduki atau menjadi seorang pemimpin, terutama dalam kepemimpinan sektor publik sebagaimana tertuang dalam salah satu Hadist Rasulullah yang berbunyi; Lan nasta’mila ‘alaa ‘amalinaa man araadahu (Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan (H.R Muslim). Alasan Islam untuk tidak mengangkat seseorang yang berambisi untuk diberi kedudukan sebagai seorang pemimpin sektor publik, sebab hakekat kepemimpinan sektor publik itu adalah sebagai berikut:
1. Tangung Jawab, Bukan Keistimewaan.
Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk memegang tampuk kepemimpin suatu lembaga atau institusi, apalagi suatu negara, maka Ia sebenarnya sedang mengemban tanggungjawab yang besar. Sementara itu Pada bagian depan telah diuraikan bahwa suatu tanggungjawab kepemimpinan itu terdiri dari tiga demensi yakni dimensi ilahia, dimensi individual dan dimensi sosial. Dengan demikian seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu, mau dan berani mempertanggungjawabkannya kepemimpinannya, tidak saja dihadapan manusia (bawahan atau masyarakatnya) tetapi yang lebih penting lagi adalah berani bertanggungjawab dihadapan Allah SWT.
Itulah sebabnya maka jabatan kepemimpinan sektor publik itu, di level manapun bukan merupakan keistimewaan melainkan sebuah beban. Dengan demikian maka tidak sepatutnya apabila seorang pemimpin atau pejabat itu merasa sebagai manusia yang istimewa sehingga mereka merasa harus diistimewakan dan mereka sangat marah apabila orang lain tidak mengistimewakan dirinya. Bahkan Rasulullah telah mengingatkan kepada semua pemimpin yang merasa memperoleh keistimewaan atas tampuk kepemimpinan yang diembannya, sementara itu mereka lupa akan amanah dan tanggungjawab berat yang dipikulnya melalui sabdanya sebagai berikut;
Ila maaratu awwaluhaa nadaamatun wa ausyatuhaa gharaamatun wa akhiruhaa ‘adhaabu yaumal qiyaamah (Jabatan (kedudukan/ sebagai seorang pemimpin itu) pada permulaannya adalah penyesalan, pada pertengahannya adalah kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya adalah adzab pada hari kiamat) (H.R. Athabrani)
Akan tetapi apabila sang pemimpin tersebut mampu menjalankan amanah kepemimpinannya secara baik dan benar, serta mampu menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan para bawahan dam masyarakatnya, maka Hadist tersebut pastilah tidak berlaku baginya. Begitu besarnya beban amanah dan tanggungjawab seorang pemimpin sektor publik ini, maka ketika Umar bin Abdul Aziz memegang jabatan sebagai khalifah, beliau tidak segan-segan untuk datang ke sebuah pasar yang bertujuan untuk mengetahui langsung keadaan pasar, maka ia datang sendirian dengan penampilan biasa, bahkan sangat sederhana sehingga ada yang menduga kalau ia seorang kuli panggul lalu orang itupun menyuruhnya untuk membawakan barang yang tak mampu dibawanya. Umar membawakan barang orang itu dengan maksud menolongnya, bukan untuk mendapatkan upah. Namun ditengah jalan, ada orang memanggilnya dengan panggilan yang mulia sehingga pemilik barang yang semula tidak begitu memperhatikannya itu, menjadi memperhatikan siapa orang yang telah disuruhnya membawa barangnya. Setelah ia tahu bahwa Umar sang khalifah yang disuruhnya, iapun meminta maaf, namun Umar merasa hal itu bukanlah suatu kesalahan. Karena kepemimpinan itu pada dasarnya adalah tanggung jawab atau amanah yang tidak boleh disalahgunakan, maka pertanggungjawaban menjadi suatu kepastian. “Sejalan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu” (HR. Bukhari dan Muslim)
2. Pengorbanan, Bukan Fasilitas
Menurut konsep dan ajaran Islam bahwa menjadi pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan. Sebaliknya justru merupakan perjuangan dan pengorbanan. Oleh sebab itu bagi seorang pemimpin, mereka justru harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpinnya berada dalam kondisi sulit dan sangat sulit. Ada suatu riwayat, dimana diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah beliau terbiasa menghabiskan dana untuk membeli pakaian yang harganya 400 dirham, tapi ketika ia menjadi khalifah ia hanya membeli pakaian yang harganya 10 dirham, hal ini ia lakukan karena kehidupan yang sederhana tidak hanya harus dihimbau, tapi harus dicontohkan langsung kepada masyarakatnya.
Berdasarkan diskripsi tersebut, maka menjadi terasa aneh bila dalam anggaran belanja negara atau propinsi dan tingkatan yang dibawahnya terdapat anggaran dalam puluhan bahkan ratusan juta untuk membeli pakaian bagi para pejabat, padahal ia sudah mampu membeli pakaian dengan harga yang mahal sekalipun dengan uangnya sendiri sebelum ia menjadi pemimpin atau pejabat.
3. Kerja Keras, Bukan Santai.
Pada dasarnya para pemimpin sektor publik di dalam mengemban amanah untuk menjalankan kepemimpinannya, mereka selalu dihadapkan kepada berbagai persoalan hidup para warga masyarakat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu idealnya sebagai seorang pemimpin Ia harus mampu mengarahkan kehidupan masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Agar kesemuanya itu bisa dicapai maka, para pemimpin dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan penuh optimis. Salah satu riwayat telah menginformasikan kepada kita bahwa ketika terjadi krisis ekonomi di jaman kekhalifahan Umar, Khalifah Umar bin Khattab membagikan sembako (bahan pangan) kepada rakyatnya. Meskipun pada sore harinya Ia sudah menerima laporan tentang pembagian yang merata, namun pada malam hari itu juga, di saat masyarakat sudah mulai tidur, Umar mengecek langsung dengan mendatangi lorong-lorong kampung, Kebetulan pada saat itu Khalifah Umar mendapati masih ada rakyatnya yang sedang memasak batu sekedar untuk memberi harapan kepada anaknya yang menangis karena lapar karena belum mendapatkan jatah sembako yang telah dibagikan. Meskipun malam sudah semakin larut, untuk mengatasi hal tersebut Khalifah Umar pulang kerumahnya dan selanjutnya Ia memanggul sendiri satu karung bahan makanan untuk diberikan kepada rakyatnya yang memang belum memperoleh jatah sebagamana mestinya. Bagi seorang pemimpin sektor publik yang tidak mau bekerja keras bagi ummat atau masyarakatnya, mereka akan celaka kelak di akhirat. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yang artinya kurang lebih sebagai berikut; Abu Hurairah RA, menuturkan, Muhammad Rasulullah bersabda: “Celakalah para umaro’ (pemimpin Negara), celakalah bagi pengurus organisasi, dan celakalah bagi penerima amant. Sungguh akan berangan-angan beberapa kaum pada hari kiamat kelak, sesungguhnya jambul-jambul mereka selalu tergantung di bintang sambil berputar-putar antara langit dan bumi, sedang mereka tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun” (H.R Akhmad)
Dari berbagai uraian dan penjelasan di atas, kita bisa menyadari betapa penting kedudukan pemimpin dan kepemimpinan bagi suatu masyarakat, karenanya jangan sampai kita salah memilih pemimpin, baik dalam tingkatan yang paling rendah seperti kepala rumahtangga, ketua RT, pengurus masjid, lurah dan camat apalagi sampai tingkat tinggi seperti anggota parlemen, bupati atau walikota, gubernur, menteri dan presiden. Karena itu, orang-orang yang sudah terbukti tidak mampu memimpin, menyalahgunakan kepemimpinan untuk misi yang tidak benar dan orang-orang yang kita ragukan untuk bisa memimpin dengan baik dan kearah kebaikan, tidak layak untuk kita percayakan menjadi pemimpin, khususnya pada kepemimpinan sektor publik.
Lebih dari itu oleh karena tugas kepemimpinan sektor publik bukan merupakan tugas, amanah dan tanggungjawab yang ringan maka sejak awal Islam telah menggariskan bahwa tampuk kepemimpinan harus diserahkan kepada orang-orang yang mampu dan berkompeten dalam mengemban tugas tersebut. Itulah sebabnya agar tampuk kepemimpinan sektor publik dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal, maka diperlukan strategi pengembangan kompetensi bagi mereka-mereka yang akan diserahi wewenang dan tanggungjawab dalam menjalankan kepemimpinan di bidang ini.
4. Pengabdian, bukan cari keuntungan
Dalam salah satu Hadist, Rasulullah pernah bersabda sebaai berikut; “sayyidul qoumi haadhimuhum (sesungguhnya pemimpin suatu kaum itu adalah pengabdi atau pelayan bagi mereka (H.R. Abu Na’im). Hadist inilah yang semestinya dipahami secara mendalam dan dijadikan sebagai salah satu pijakan atau dasar bagi seorang pimpinan sektor publik dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang pemimpin selalu berpijak pada aspek pelayanan ini dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya pastilah Ia akan bekerja secara ikhlas tanpa pamrih, dan selalu mempermudah urusan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Perintah agama agar sang pemimpin selalu mempermudah urusan bagi warga masyarakat/atau pengikutnya ini, karena sesunguhnya bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang abdi atau pelayan bagi pengikutnya, sebagaimana sabda Rasulullah tersebut di atas. Dengan demikian maka sudah selayaknya apabila seorang pemimpin itu harus selalu berorientasi pada terselenggaranya pelayanan publik yang baik.
F. MEMBANGUN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK
Dalam bukunya yang berjudul Public Sector Leadership for the 21st Century, Team OECD mengajukan perubahan asumsi bahwa yang disebut kepemimpinan itu tidak hanya terbatas pada mereka-mereka yang memiliki posisi dan otoritas formal belaka, melainkan juga mencakup seluruh ”public officials” yang berada di semua tingkatan yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Dalam khasanah perkembangan teori kepemimpinan menilai bahwa asumsi yang dibangun oleh Team OECD tersebut akan mengarah pada terbentuknya ”paradigma” tersendiri di dalam kepemimpinan sektor publik, yang juga akan membawa implikasi teoritis tersendiri bagi perkembangan teori kepemimpinan sektor publik. Namun apabila kita menengok kembali tentang konsep kepemimpinan Islam sebenarnya pandangan yang diajukan oleh Team OECD tersebut bukanlah merupakan temuan baru, melainkan prinsip-prinsip kepemimpinan lama yang dimunculkan Islam sekian abad silam, yang selama ini telah terlupakan. Salah satu bukti bahwa pandangan tersebut merupakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dibangun atas dasar sendi-sendi Islamiah adalah sebagaimana yang tertuang dalam salah satu Hadist Rasulullah yang telah termuat di bagian atas dari tulisan ini. Namun untuk kepentingan pembahasan sengaja penulis cuplik kembali yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut;
“Masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kamu sekalian bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Orang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya (majikannya) dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (H.R. Buchari)
Sedang narasi yang diriyawatkan oleh Bukhari dan Muslim ditambah dengan kalimat “seorang anak adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya”. (H.R Al-Bukhari dan Muslim).
Tanpa harus memperdebatkan apakah pandangan Team OECD tersebut merupakan jiplakan dari konsep Islam, ataukah hanya suatu kebetulan saja, yang jelas dengan berpedoman dari Hadist Rasulullah tersebut, semakin memperjelas dan memperkuat bahwa sebenarnya konsep-konsep kepemimpinan yang dibangun oleh Islam sekian abad yang lalu itu ternyata bersifat universal dan sehingga tingkat keberlakukannya mampu menembus dimensi ruang dan waktu, sehingga tidak pernah usang. Kendatipun kedua konsep tersebut mengandung persamaan, namun dalam implementasinya keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dimana perbedaan yang dimaksud secara singkat dapat dideskripsikan di bawah ini.
Menurut Team OECD keberadaan kepemimpinan sektor publik memang bisa merembes ke dalam semua level, sepanjang orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai kehendak atau keinginan sang pemimpinnya. Dengan demikian apabila di dalam praktik-praktik berorganisasi ataupun bernegara terdapat seorang bawahan yang mampu mempengaruhi atasan/pemimpinya maka secara hakiki orang yang mempengaruhi itulah yang sedang menjalankan tugas kepemimpinan. Kendatipun pendapat ini sekilas tampak “benar”, namun karena dalam konsep ini tidak menggariskan bentuk dan sifat “pengaruh” secara riil, maka bisa jadi bentuk dan sifat pengaruh itu sebenarnya bernuansah negatif yang justru akan dapat menimbulkan kekacauan atau kegagalan dalam berorganisasi maupun bernegara.
Berbeda dengan konsep yang dibanun oleh Team OECD, meskipun Islam juga berpandangan bahwa kepemimpinan itu melingkupi semua level kehidupan, namun dalam menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan tidak di dasarkan pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi pihak lain, melainkan berbasis pada tanggungjawab atas sebuah aktivitas yang telah dilakukan. Sudah barang tentu bentuk, sifat dan kualitas tanggungjawab yang dimaksud dalam konsep Islam ini disesuaikan dengan bidang dan pekerjaan serta kompetensi masing-masing pemimpin. Atas dasar inilah maka konsep kepemimpinan Islam sangat memperhatikan pentingnya kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan sektor publik, sebagaimana pernyataan Rasulullah dalam sabdanya yang terjemahannya sebagai berikut; Apabila kamu menyerahkan suatu urusan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Sedangkan dalam narasi yang lain Muhammad Rasulullah WAS bersabda: “ Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya”. Bagimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah?, Tanya seorang sahabat; Rasulullah bersabda “apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhari).
Menurut definisi dari Tillman dalam Ansarullah (2007:2) competency is knowledge, skill and attitude to perform an ability to certain job. Oleh karena menurut definisi tersebut mengatakan bahwa kompetensi itu selalu menujuk pada adanya pengetahuan, keahlian dan sikap yang melekat pada diri seseorang yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan oleh seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, maka pekerjaan atau suatu urusan yang dilaksanaan oleh orang yang memiliki kompetensi, maka hasilnya akan memuaskan. Itulah sebabnya Rasulullah jauh sebelum dunia ini mengalami perubahan yang dahsat seperti kita rasakan saat ini beliau telah berpesan agar suatu urusan itu selalu diserahkan pada ahlinya atau orang-orang yang berkompeten untuk itu. Untuk melihat apakah seseorang itu memiliki kompetensi atau tidak atas sebuah urusan Spencer (1990) mengatakan; competency is any individual characteristic that can be measured or counted reliably and that can be shown to differentiate significantly between effective and ineffective performance. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan pada sektor publik, seorang pemimpin harus dimiliki oleh lima kompetensi pokok yakni;
1. Communicative effectively to the public and professional colleagues.
2. Work in a team in the delivery of service
3. Be aware of their roles as scientist and expertise in the community.
4. Have an elementary knowledge of organization and management of practice
5. Demonstrate a capability to conduct themselves in a professional manner regarding their professions
Apabila kelima aspek kompetensi tersebut dikaitkan dengan proses pemberian pelayanan publik yang selalu dibutuhkan masyarakat di dalam kehidupan organisasi pemerintahan, maka kesemuanya memiliki relevansi yang sangat kuat, sehingga tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh seseorang baik secara individual maupun secara kolektif akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ingat dengan hadist nabi yang intinya mengatakan bahwa sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah pelayan atau abdi bagi masyarakatnya. Seorang pemimpin sektor publik yang berkompeten dalam menjalankan misi dan visi kepemimpinannya selalu di dasarkan pada keahlian inteletualnya, keahlian psikomotoriknya dan keahlian dalam bersikap serta berperilaku, yang kesemuanya itu terintegrasikan secara sempurna dalam bertindak, sehingga mereka tidak gegabah dalam membuat suatu keputusan atas perkara yang dihadapinya.
Oleh karena keberadaan kompetensi menempati posisi yang sangat sentral, maka apabila masyarakat akan memilih sosok pemimpin, haruslah dilihat apakah Ia memiliki kompetensi atau tidak, yang berkaitan dengan amanah dan beban tanggungjawab yang akan diberikan kepadanya. Disamping itu untuk kepentingan jangka panjang, maka sudah selayaknya apabila calon-calon pemimpin masa depan itu harus dipersiapkan secara matang dengan cara membangun kompetensi mereka, baik kompetensi yang bersifat hard skill, soft skill, maupun kompetensi yang berkaitan dengan moral skill bagi calon sang pemimpin. Adapun kiat dan strategi Islam dalam membangun kompetensi kepemimpinan yang kuat dan amanah harus diorientasikan kepada tiga (3) hal pokok yang teridiri dari;
1. Person/people oriented
Dalam perspektif Islam, langkah pertama untuk mencari figur kepemimpinan pada umumnya, dan kepemimpinan sektor publik pada khususnya harus atau wajib diorientasikan pada kualitas kemampuan, kompetensi dan integritas personalnya. Negara yang baik hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan sosok pemimpin yang baik, yang tidak ambisius dan siap bertindak sebagai abdi bagi warga negara atau masyarakatnya. Lebih dari itu, dalam kehidupan nyata, prinsip-prinsip kepemimpinan akan dapat dilaksanakan secara maksimal apabila sang pemimpinnya memliki tiga unsur dasar yang teridiri dari; hard skill, soft skill dan morals skill yang memadai. Namun demikian apabila seseorang yang memiliki ketiga aspek tersebut sangat ambisius untuk memperoleh jabatan atau kedudukan, maka Islam melarang keras untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan pada sosok yang demikian, karena dikhawatirkan apabila Ia telah memperoleh kedudukan yang sangat diidamkannya itu, kelak mereka lupa dengan amanah yang seharusnya Ia laksanakan. Akibatnya akan dapat merusak tatanan dan merugikan banyak pihak termasuk bagi sang pemimpin itu sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan peringatan kepada kita melalui Sabda beliau yang artinya adalah sebagai berikut; “Sesungguhnya kalian akan memiliki ambisi untuk dapat memegang suatu jabatan, padahal di Hari Kiamat nanti jabatan itu menjadi suatu penyesalan. (HR-Al-Bukhari, an-Nasa’i dan Ahmad).
Dengan berpedoman pada Hadist tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa walaupun kompetensi itu adalah faktor penting bagi pelaksanaan sebuah kepemimpinan, namun yang lebih penting lagi adalah aspek “moral” atau “akhlak” yang harus dimiliki sang pemimpin, karena bagi seorang yang bermoral dan ber akhlak muliah sesungguhnya Ia akan terbebas dari sifat ambisius. Disamping itu pula tugas lain dari seorang pemimpin terhadap para pengikut atau masyarakatnya adalah untuk selalu membina akhlak dan moral bagi mereka, sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi “Innama buistu li utamimma makarimal akhlaqa” (Sesungguhnya aku diturunkan ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak mereka). Oleh karena salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah membangun akhlak masyarakatnya, apabila moralnya sendiri jelek atau tidak baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa sang pemimpin itu akan mengalami kegagalan besar dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.
Apa lagi apabila akibat dari jeleknya moral sang pemimpin tersebut, sehingga Ia berani melakukan penipuan, pembohongan kepada rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya, maka sudah dapat di duga bahwa kehidupan masyarakatnya akan mengalami kerusakan, terjadinya dekadensi moral dan menimbulkan terjadinya krisis kepercayaan dan lain sebagainya. Bagi sosok pimpinan sektor publik yang melakukan tindakan amoral semacam ini, kelak di akhirat oleh Allah akan diharamkan baginya untuk memasuki surga. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut; ‘Tidaklah seorang pemimpin memimpin rakyat dari kalangan kaum Muslim, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali diharamkan baginya masuk surga. (Hr. al-Bukhari dan Muslim).
2. System and Law Oriented
Di atas telah dijelaskan bahwa aspek manusia dengan skill dan moral atau ahlaknya merupakan faktor penting, namun kesemua itu bukan berarti segalanya, karena mahluq manusia itu oleh Allah dilengkapi dengan akal, pikiran dan nafsu, sehingga dalam kadar tertentu sering kali manusia lebih menonjolkan nafsu atau emosinya dibandingkan dengan akal pikirannya, sehingga manusia sering kali salah, khilaf dan lupa. Ketika aspek-aspek negatif yang melekat pada diri manusia itu muncul dan tak terkendalikan maka sesungguhnya manusia yang berpredikat sebagai pemimpin itu tidak akan segan-segan lagi untuk membuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana Firman Allah yang ternukil dalam dalam Al-Qur’an yang berbunyi;
“Dhaharal fasaadu fil barri wal bakhri bima kasabat aidiinnasi……. ( Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia) (Q.S Ar-Rum: 41).

Untuk mengeliminir atau mencegah kondisi yang semacam ini maka dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang dikomandani oleh sang pemimimpin dalam menjalankan kepemimpinan sektor publik, dianggap perlu untuk diciptakan sebuah sistem dan hukum yang baik. Keberadaan sistem inilah yang harus digunakan untuk mengendalikan perilaku sang pemimpin dan masyarakatnya. Menururt Ust Rakhmat Kurnia (2007) sistem dan hukum yang paling lengkap dalam mengatur perilaku pemimpin dan masyarakatnya itu tiada lain adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, karena di dalam kedua kitab itulah sesungguhnya telah berisi berbagai hal tentang aturan hidup didunia ini secara jelas dan lengkap. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya; Tidaklah wajar bagi seorang mukmin atau mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentag urusan mereka (Q.S Al-Ahzab: 36), Sedang dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat mengenai suatu hal, maka kembalikanlah kepada jiwa ajaran allah (A-Qur’an) dan jiwa ajaran Rasul (Sunnah) nya, karena yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (Q.S Al-Nisa’ :59).
Kedua ayat tersebutlah yang semestinya selalu dijadikan rujukan oleh seorang yang memegang kepemimpinan sektor publik, ketika mereka diminta untuk memecahkan sebuah persoalan rumit yang dihadapi oleh para pengikutnya. Kendatipun demikian, ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan sektor publik bukanlah sebuah doktrin otoriter tanpa bisa ditawar-tawar, oleh sebab itu apabila hal-hal yang menjadi inti permasalahan yang diperselisihkan itu hanya bersifat duniawi an sich, maka sang pemimpin sangat diperbolehkan melakukan ij’tihad secara bersungguh-sungguh dengan rasa penuh tanggungjawab, demi tercapainya keadilan, kebenaran dan kedamaian serta berkesejahteraan bagi ummatnya, dengan berbedoman pada Sabda Rasulullah di bawah ini: Antum a’lamu biumuuri dunyaakum yang artinya: kalian lebih mengetahui persoalan dunia kanian (H.R. Imam Muslim). Sedangkan Hadist lain menyebutkan: Maa kaana min amri diinakum failaiya wamaa kaana min amri dunyaakum fa antum a’lamubihi Artinya: Yang berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku rujukannya, dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih ,mengetahuyinya (H.R. Ahmad).
3. Control oriented
Ada sebuah Hadist yang mengatakan bahwa Al Insanu mahallul khotto’ wannisyan yang artinya sesunggunya manusia itu sebagai mahluq yang selalu tertempati sikap salah dan lupa. Dengan demikian sebaik apapun seseorang yang sedang memegang tampuk kepemimpinan sektor publik itu tidak mungkin terhindarkan dari tindakan yang salah, baik kesalahan itu disengaja atau karena lupa. Oleh sebab itu perlu adanya sistem control dan pengawasan serta koreksi yang baik dari pihak rakyat sebagai pengikutnya, termasuk dari pihak ulama yang semestinya berkedudukan sebagai penasehatnya. Pemimpin bukanlah malaikat, karenanya, mereka bisa saja salah. Jika pemimpin yang salah dibiarkan, kedzaliman akan menjadi hal yang dianggap wajar. Untuk itulah Islam mewajibkan adanya koreksi terhadap penguasa yang diistilahkan sebagai muhasabah li al-hukkam. Imam Ath-Thabari dalam Kitab At-Tarikh menyampaikan bahwasanya Rasulullah telah bersabda yang artinys kurang lebih sebagai berikut; ”Siapa saja yang melihat penguasa lalim, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, melanggar janji Allah, Menentang sunnah Rasulullah, melakukan dosa dan permusuhan terhadap hamba Allah, lalu dia tidak mengubah dengan perkataan atau perbuatan, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke tempat mereka masuk, “nereka”.
Berangkat dari hadist tersebut, maka jelaslah bahwa agar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan situasi dan kondisi yang sebaik-baiknya, diperlukan adanya sistem dan pola-pola pengawasan yang baik. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari adanya tindakan yang salah dari pihak sang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, khususnya kepemimpinan sektor publik
G. PELAYANAN PRIMA DALAM KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK
Salah satu karakter dari sebuah organisasi publik adalah merupakan lembaga/Instansi yang hasil atau produknya tidak berbentuk barang atau material, melainkan berbentuk jasa pelayanan yang lazim disebut sebagai public services. Menurut Norman dan Stapleton (1995:62) bahwa pelayanan adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi untuk kepentingan orang lain, dimana pekerjaan tersebut tidak melibatkan tindakan atau aktivitas pengalihan barang-barang. Dengan demikian, walaupun sebuah pelayanan publik itu berakhir pada munculnya sebuah barang atau material, namun yang dilihat bukanlah barang yang dihasilkan melainkan proses dan prosedur dari munculnya barang tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Moenir (1995:27) yang mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung yang pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan tertentu. Jadi pelayanan merupakan suatu proses, dan sebagai proses demi terpenuhinya kebutuhan khalayak atas “sesuatu”, yang didahului oleh adanya serangkaian tindakan yang melibatkan lebih dari seorang personel dengan “kompetensi” yang berbeda-beda.
Di atas telah disinggung bahwa dalam perspektif Islam tugas pokok dan fungsi utama dari kepemimpinan sektor publik itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi “Syayyidul qoumi haadimuhum” yang artinya setiap pemimpin suatu kaum/masyarakat itu adalah pengabdi atau pelayan bagi mereka. Sejalan dengan perintah Rasulullah tersebut, maka sudah selayaknyalah bahwa apabila setiap orang yang sedang memegang tampuk kepemimpinan sektor publik, baik mereka yang berada pada posisi top leaders maupun sebagai official workers selalu berupaya untuk menciptakan atas terwujudnya pelayanan prima atau excellet services bagi warga negara yang membutuhkannya. Dalam rangka menciptakan excellent services yang berbasis pada kepuasan pelanggan itu, maka fokus dari paradigma pelayanan publik, harus memiliki karakteristik sebagai berikut;
1) Lebih memfokuskan diri kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan bagi masyarakat.
2) Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tingi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.
3) Menerapkan sistem kompetensi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
4) Terfokus pada pencapaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang berorientasi pada hasil outcomes, yang sesuai dengan input yang digunakan.
5) Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
6) Pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari pelayanan yang dilaksanakan
7) Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan 8) Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan
9) Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.
Dalam pandangan Islam kesembilan karakteristik pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat yang diposisikan sebagai customers ini secara ideal baru bisa diwujudkan apabila para pimpinan sektor publik yang menjalankan fungsi pelayanan mampu bertindak adil, sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi; “u’diluu huwa aqrabu litaqwa”, yang artinya: “berlaku adillah, karena sesunguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa”. (Q.S Al-Maidah: 8). Perintah Allah agar selalu berbuat “adil” dala Al-Qur’an dilukiskan dalam tiga bentuk kata yakni; al-adl”, al-qisth dan “al mizan”, sedangkan kata “al-adl” sendiri dengan berbagai bentuk dan pengulangannya tercatat sebanyak 28 kali. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemberian pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin sektor publik harus bertumpu pada betuk-bentuk tindakan yang mencerminkan adanya keadilan.
Apabila dipahami dari perspektif teoritis, secara konseptual, pelayanan ataupun pelayanan publik yang dilakukan oleh pimpinan sektor publik kepada masyarakat , bentuknya tidak terlepas dari tiga macam pelayanan, yang terdiri dari;

a) Pelayanan dengan lisan.
Pelayanan dengan bentuk lisan adalah merupakan pelayanan pemberian informasi tentang sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan merasa senang dan puas apabila informasi yang diperikan adalah informasi lugas, tepat dan benar. Informasi yang berkarakater seperti ini bisa juga disebut sebagai informasi yang adil. Dalam hal ini Allah memerintahkan agar seseorang yang bertugas memberikan informasi atau pelayanan dengan lisan ini harus berlaku adil, sebagaimana tertuang dalam Firman Allah yang berbunyi: “Wa idha quultum fa’diluu walau kaana dhaaqurba”, artinya “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap kerabat”. (Q.S Al-An’am: 152)

b) Pelayanan dengan tulisan.
Selain pelayanan dalam bentuk informasi yang bersifat lisan, bentuk pelayanan publik yang paling banyak dijumpai dan dirasakan oleh masyarakat adalah pelayanan yang berbentuk tulisan, yang bentuk nyatanya bisa berupa berbagai macam surat keterangan dan lain sebagainya. Dalam hal inipun Allah telah mengingatkan dan memerintahkan agar kepemimpinan sektor publik yang tugas utamanya memberikan pelayanan berbentuk tulisan kepada masyarakat juga harus pula dilakukan dengan cara adil sebagaimana Firman-Nya yang berbunyi: sebagai berikut;
“Wal yaktub baynakum kaatibun bil ‘adli”, yang artinya: “ Dan hendaklah ada diantara kamu seorang penulis yang adil” (Q.S Al-Baqarah: 282)

c) Pelayanan yang berbentuk perbuatan.
Sedangkan untuk pelayanan yang berbentuk perbuatan atau aktivitas, misalnya untuk memutuskan sebuah “perkara” yang sedang dialami/dilanda oleh masyarakatnya, ada beberapa ayat Al-Qur’an yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan yang dimaksud. Beberapa Ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an itu diantaranya yang artinya “Katakanlah, Tuhanku memerintahkan menjalankan keadilan”. (Q.S Al-A’raf:29), dan yang artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan atau kebajikan” (Q.S Al-Nahl:90). Sedangkan ayat lain berbunyi: “Laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anjalnaa ma ahumul kitaaba wal miizaana liyaquumannaasu bil qisth”. Artinya; “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan (Q.S. Al-Hadid: 25). Demikian pula halnya dengan Firman Allah yang berbunyi: “Wa idha hakamtum baynannasi antahkumuu bil adli” Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil” (Q.S. Al-Nisa’ 58).

Dengan berpedoman pada berbagai dalil yang bersifat Qur’ani tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman oleh kepemimpinan sektor publik dalam rangka menciptakan terwujudnya pelayanan prima yang diharapkan oleh semua pihak. Sedangkan untuk mewujudkan realitas keadilan di kalangan masyarakat, dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian yakni; adil dalam memberi, adil dalam bersikap, dan adil dalam bertindak, yang secara operasional harus disesuaikan dengan konteknya masing-masing. Hal lain yang lebih penting lagi berkaitan dengan tindakan pelayanan kepada masyarakat yang disebut berbasis pada keadilan adalah:
1. Tindakan adil itu bersifat universal, baik kepada mereka yang memiliki hubungan baik maupun kepada mereka yang sedang dalam kebencian, sebagaimana Allah berfirman: “Wala yajrimannakum sana aanu qaumin ‘alaa allata’diluu”. Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebenciannu terhadap suatu kelompok menjadikan kamu tidak berlaku adil” (Q.S Al-Nisa’ 135).
2. Mendahulukan kepentingan umum, dimana tindakan kepemimpinan sektor publik yang benar menurut syar’i, itu harus mendahulukan untuk kepentingan masyarakat umum dibandingkan dengan kepentingannya sendiri, kelompok, maupun keluarganya, sebagaimana Allah berfirman: “wayu’siruuna ‘ala anfusihim walau kaana bihim hashaashahu”. Artinya: “Mereka mengutamakan kepentingan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu”. (Q.S. Al-Hasyir:9)

Di dalam praktek kesehariannya, proses pemberian pelayanan publik, di satu sisi masing-masing bentuk layanan bisa bersifat parsial, sedang pada sisi yang lain ketiga aktivitas layanan tersebut bisa berupa serangkain kegiatan integratif yang melibatkan banyak divisi dan banyak personnel yang terdapat dalam sebuah Instansi atau organisasi di bawah kepemimpinan sektor publik. Bahkan proses layanan publik yang kedua inilah yang sering dan lazim dijumpai dilapangan. Dengan demikian maka terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat luas juga membutuhkan keterlibatan banyak divisi dan banyak personnel yang secara otomatis membutuhkan bentuk kompetensi yang berbeda-beda pula, namun harus dilaksanakan secara terintegratif.
Dalam aktivitas pemberian pelayanan publik yang bersifat komplek (meliputi; pelayanan lisan, tulisan dan aktivitas/perbuatan) akan membutuhkan unsur-unsur kompetensi yang meliputi; pertama; soft skill (yang terdiri dari; oral communications skill, logical skill, ability to work in team settings, ability to work independently, written communication skill, analiytical skills), dan kedua hard skill (yang terdiri dari; knowledge of field dan knowledge of technology) Ansarullah (2007:3).
Sudah barang tentu dalam pendayagunaan kedua unsur tesebut harus dibarengi dengan sikap dan tindakan penuh kejujuran dan tangungjawab serta melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etika moral. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Losey (1999:99) yang mengatakan bahwa The key components in measuring competency – intelligence, education, experience, ethics and interest – and the importance of each in regard to human resource management. Idealnya, Kesemua kemampuan yang secara komulatif menggambarkan tentang kompetensi ini harus didayagunakan secara maksimal, serius, sungguh-sunggu dan penuh tanggung jawab serta terintegrasikan secara baik demi terciptanya exellent services.

H. PENUTUP
Dalam perspektif Islam, aspek kepemimpinan, khususnya kepemimpinan sektor publik mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dan penuh kehati-hatian, karena inti pokok dari sebuah kepemimpinan itu adalah “aspek tanggungjawab”, yang membawa konsekwensi berat bagi yang mendudukinya. Tanggungjawab kepemimpinan dalam Islam mengandung tiga dimensi utama, yakni; dimensi Ilahiah, dimensi individual dan dimensi sosial.
Ketiga dimensi pertanggungjawaban kepemimpinan tersebut, tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban duniawi, melainkan juga harus dilakukan di akhirat kelak, ketika sang pemimpin menghadap Rabbnya yang telah memberikan kepercayaan kepadnya sebagai khalifah di dunia, dalam rangka mengabdi kepada rakyat dan sebaga pihak yang diberikan tugas untuk memakmurkan bumi ini. Islam berpandangan bahwa hakekat pemimpin itu adalah sebagai pelayan, oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seorang pemimpin harus bersikap adil, baik adil dalam bersikap, adil dalam berbuat, adil dalam bertindak dan adil dalam member atau membagi. Bahkan perintah Allah agar seorang pemimpin berikap adil ini tertuang dalam Al-Qur’an sebanyak 28 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan itu dalam mengatur kehidupan masyarakat manusia di muka bumi ini.
Hal lain yang tak kalah pentingnya bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, maka seorang pimpinan sektor publik dalam menjalankan kepemimpinannya yang berupa pelayanan, mereka harus mendahulukan kepentingan umum, karena tindakan kepemimpinan sektor publik yang benar menurut syar’i, itu adalah harus mendahulukan kepentingan masyarakat umum dibandingkan dengan kepentingannya sendiri, kelompok, maupun keluarganya, sebagaimana Allah berfirman: “wayu’siruuna ‘ala anfusihim walau kaana bihim hashaashahu”. Artinya: “Mereka mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu”. (Q.S. Al-Hasyir: 9). Dengan kata lain, apabila kepemimpinan sektor publik, dalam menjalankan aspek pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang tertulis secara syar’i, sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadist, pastilah prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka terciptanya pelayanan prima dapat dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya.

DAFTAR BACAAN
Al-Mahami, Hasan, Kamil Muhammad, Al-Mausu’ah Al-Qur’aniyyah, Edisi Indonesia, Alih Bahasa, Ahmad Fawaid Syadzili, Buku Jilid 1,2,3,4,5,6, Penerbit, Kharisma Ilmu, Indonesia

Al-Qaradhawi, Yusuf, 2000, Kaifa Nata’amalu Ma’a Al-Qur’ani al-Azhmi, Edisi Indonesia, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani Press, Jakarta Indonesia

Buhkari dan Muslim, 1997, Koleksi Hadits Nabi Muttafaqun “Alaih, Edisi Indonesia, Alih Bahasa Ust. Labib, MZ, Penerbit Yayasan Amanah Tuban, Indonesia

Conger, Jay, A and Ronald E. Riggio, (Ed), 2007, The Practice of Leadership, Developing the Next Generation of Leaders, John Wiley & Son, Inc,

Faiz, Almath, Muhammad, 1991, 110 Hadits Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad, Penerbit, Gema Insani, Jakarta

Hamid, Syamsul Rijal, 2005, Buku Pintar Hadist, Bhuana Ilmu, Bogor, Indonesia

Imarah, Muhammad Mustafa, 1993, Jawahirul Bukhari, Edisi Indonesia, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, Penerbit, Darul Ihya’ Indonesia
OECD Team, 2001, Public Sector Leadership for the 21st Century, Clearence Centrer, Customer Service, France

Shihab, Quraish, M, 1999, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Ummat, Penerbit, Mizan, Bandung

Categories: Artikel Tags:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR

RINGKASAN

CHOIRUL SALEH, Drs, MSi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Studi Tentang Pengembangan Kompetensi Personal Bagi Street Level Bureaucrats (SLB) Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang. Promotor, Prof. Dr. H.M. Irfan Islamy, MPA, Co-Promotor, Prof. Dr. Susilo Zauhar, MS, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, 595 halaman + xvii

Sejalan dengan adanya keinginan pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan penerbitan paspor, serta international standard yang telah ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), agar Indonesia segera menerbitkan paspor kelas dunia (world class solution) berbasis ICT maka, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, kecuali harus menerapkan biometric passport face recoqnition mandatory and automatic finger identification yang berfungsi sebagai opsi pelengkap dalam proses penerbitan e-passport book-nya. Oelh sebab itu Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang sebagai salah satu UPT dari Ditjen Keimigrasian, yang diberi mandat melaksanakan tugas tersebut harus melakukan pengembangan kompetensi personal bagi segenap aparatur atau SLB-nya.
Tujuan dari studi ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi personal yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang bagi para SLB-nya yang ditugaskan pada program EPS-G2 untuk menerbitkan e-passport book tersebut.
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penenelitian kualitatif, dengan mengandalkan teknik wawancara, observasi dan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data selama berada di lokasi penelitian. Sedangkan proses analisis datanya, menggunakan metode interactive dari Miles dan Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi personal yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang terhadap para SLB yang ditugaskan sebagai operator pada program EPS-G2 selama ini masih kurang tepat sasaran. Bahkan ada beberapa program pengembangan kompetensi personal yang tidak relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk meningkatkan work performance mereka. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut, karena pelaksanaan belum didasarkan pada personal competency identification secara lengkap dan matang, belum dimilikinya personal competency inventory yang valid, sehingga program pengembangannya belum tersusun secara terstruktur dan kontinyu.
Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bawa penyelenggaraan program pengembangan kompetensi personal terhadap para SLB yang ditugaskan sebagai pelaksana program EPS-G2 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang belum berjalan secara optimal dan kurang tepat sasaran serta kurang relevan. Akibatnya sebagian besar dari para SLB yang ditugaskan sebagai public servants dalam penerbitan paspor tersebut belum memiliki kemampuan yang optimal dalam mengaplikasikan program EPS-G2 yang merupakan piranti utama mereka dalam melaksanakan tugas tersebut.
Agar pelaksanaan program pengembangan tersebut dapat memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran, beberapa langkah yang sebaiknya ditempuh oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang di antaranya adalah; pertama melakukan personal competency identification activities yang digunakan untuk menganalisis personal competency gaps and personal competency needs baik yang dibutuhkan oleh SLB-nya maupun organisasi. Kedua, menyusun perencanaan yang matang untuk dikoordinasikan dengan instansi vertikal yang berada di atasnya, Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progresivitas kompetensi personal dan kinerja para SLB-nya secara berkesinambungan.

Kata Kunci: kompetensi personal, pengembangan, street level bureaucrat.
SUMMARY

Choirul Saleh, Drs, MSi, Post Graduate Program University of Brawijaya Malang, The Competency Development of Civil Servant Human Resources. (The Study about Personal Competency Development to The Street Level Bureaucrats in Immigration Office Class 1 Malang. Supervisor, Prof. Dr. H.M. Irfan Islamy, MPA, Co-Supervisor, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, 595 pages + xvii

In line with the strong eagerness of the government to improve service quality in publishing (establishing) passport and fulfill international standard passport regulatory by International Civil Aviation Organization (ICAO) to publish (establish) ICT based world class passport, Indonesia has to apply biometric passport face recognition mandatory and automatic finger identification as the complementary option in publishing (establishing) the passport book. Immigration Office class 1 Malang as one of the technical service unit of Directorate General of Immigration whose duty is to apply agenda above has to improve personal competency of all apparatuses and also its street level bureaucrats.
The objectives of this study are to describe and to analyze comprehensively the application of personal competency development in Immigration Office Class 1 Malang to its street level bureaucrats in EPS-G2 program to publish (establish) the e-passport book.
This research employs qualitative method with interview, observation and documentation as the tools for collecting data during the time in the research area. Meanwhile, the data analysis applies interactive method from Miles and Huberman.
The result of the research shows that personal competency development for the street level bureaucrats especially for the operator of EPS-G2 program in Immigration office Class 1 Malang is not on target. Even, some programs are not relevant with the needs of organization, and consequently the result does not improve their working performance. The primary factor of this problem is due to the application of the program which is not based on the comprehensive and accurate personal competency identification and no valid personal identification inventory. Therefore, the development program has not been composed systematically and continuously.
Based on the result of this study, it can be concluded that the application of personal competency development program to the street level bureaucrats whose duty is tu apply EPS-G2 program in Immigration Office Class 1 Malang does not run optimally and is not effective, even relevant. Consequently, most of public servants responsible for EPS-G2 program operation can not apply the software.
In order to optimize and to make the program works on target, several ways can be utilized by the Immigration Office Class 1 Malang, such as; first, to do personal competency identification activities which is used to analyze personal competency gaps and personal competency needs for the street level bureaucrats as well as the organization; second, to arrange good planning and coordination with Vertical Institution in the upper level; third, to monitor and evaluate to the personal competency progressively and the performance of the street level bureaucrats continuously.

Categories: Penelitian Tags:

E-GOVERNMENT SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh:

Choirul Saleh**)

Pendahuluan.

Penggunaan internet yang diistilahkan sebagai e-commerse yang telah diterapkan secara meluas di dunia bisnis sekitar 1 dasawarsa yang lalu, secara ekonomis telah membawa keberuntungan secara memuaskan bagi mereka. Bertolak dari cerita keberhasilan sektor bisnis itulah yang dijadikan sebagai inspirasi baru dan mendorong para policy maker pada organisasi sektor publik  di beberapa negara maju untuk melakukan reformasi organisasinya dalam menggunakan Information Communication Tehnology (ICT) sebagai sarana kerjanya, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas  kerja organisasi atau institusi mereka. Beberapa negara yang pertama kali memanfaatkan internet sebagai sarana kerja mereka di antaranya adalah AS dan Singapora (Joseph & Ezzedeen, 2009) serta Inggris (Indrajid; 2002). Bahkan karena ketiga negara tersebut tidak saja menggunakan sarana ICT dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang bersifat teknis, lebih dari pada itu mereka juga memanfaatkan ICT tersebut secara intensif dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas hampir di seluruh bidang kegiatan mereka, sehingga ketiga negara tersebut dianggap sebagai negara-negara pioner di dalam mengaplikasikan E-Government (E-Gov).

Menanggapi tentang besarnya manfaat yang dapat diraih oleh negara-negara maju melalui pengaplikasian E-Gov ini, Farazmand (2004) mengatakan bahwa E-Gov yang sangat sarat dengan ICT itu, di samping mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas transaksi, lebih dari itu hal tersebut juga merupakan cara  jitu yang mampu mengefisienkan waktu, biaya serta dapat menyederhanakan birokrasi berbelit yang sering terjadi di dalam organisasi pemerintahan. Sehubungan dengan berbagai kelebihan dari penerapan E-Gov tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintah.

_____________________

*) Disampaikan pada acara Seminar Nasional Jurusan Ilmu Administrasi Publik Dalam Rangka Dies Natalis FIA UB ke 51 pada tanggal; 08 Oktober 2011

**) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA UB Malang.

 

Walaupun  berbagai  bukti  nyata   tersebut telah  memberikan petunjuk  bahwa banyak negara maju yang bisa memperoleh manfaat besar dari pengaplikasian E-Gov, tetapi secara umum banyak negara yang terlambat mengadopsi ICT tersebut ke dalam tubuh organisasi pemerintahannya, terutama bagi negara-negara sedang berkembang, sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia hingga di pertengahan tahun 2001 saat ini. Jangankan untuk menyelenggarakan program E-Gov, bahkan untuk mengaplikasikan E-Service pun  pada umumnya mereka sangat terlambat, dengan berbagai alasan yang seolah-olah kelihatan logis, mengapa mereka tidak segera mengadopsi ICT secara konsekwen dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam melakukan public services delivery bagi warga negaranya.

Tidak berbeda dengan negara-negara sedang berkambang pada umumnya, Indonesia hingga saat ini juga masih termasuk sebagai salah satu negara yang sangat terlambat dalam mengodopsi ICT sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kerjanya. Bahkan berdasarkan UN Goverment Survey (2008) Indonesia belum termasuk sebagai salah satu dari 70 negara di dunia yang memiliki tingkat kesiapan dan kemampuan yang cukup dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip E-Gov ke dalam kehidupan organisasi pemerintahannya.

 

E-Govovernance Sebagai Tindakan Inovasi Pelayanan Publik.

Sejak penggunaan ICT telah merambah secara luas ke dalam kehidupan organisasi sektor publik, ternyata pemanfaatan teknologi tersebut tidak  hanya mampu menggiring atas terjadinya pergeseran yang positif dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tetapi juga mampu menciptakan terjadinya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas hampir diseluruh fungsi pemerintahan, dan dapat pula meningkatkan jumlah cost saving pada kegiatan administrasi pemerintahan. Bahkan lebih dari pada itu penerapan E-Gov secara kuantitatif mampu memperluas cakupan pelayanan, sedangkan secara kualitatif  juga sangat efektif dalam menumbuhkan  tingkat kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang disedikan oleh pihak pemerintah sebagai provider-nya. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa penerapan E-Gov secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini Pathak et al (2008: 68) pernah mengtakan sebagai berikut;

E governance, reformers aspire to reincorce the connection between public officials and communities thereby leading to a stronger, more accuntable and inclusive democracy. The success of E-Governance requires fondamental chnges in how goverment works and how people view the provisions throgh which government is helping them.

 

Memperhatikan pendapat yang telah diutarakan oleh Pathak et al tersebut di atas, dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwasannya penerapan E-Gov. pada saat ini tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT dengan memanfaatkan jaringan internet semata. Ada banyak hal yang  lebih penting dan dari pada itu, sehingga E-Gov. harus dipandang sebagai sebuah model aktivitas kepemerintahaan integratif yang dicirikan oleh adanya sebuah proses aktivitas kerja seluruh organisasi sektor publik yang mampu menciptakan terjadinya demokratisasi pemerintahan yang lebih terpercaya, maupun berbagai aspek tindakan pemerintah lainnya yang lebih transparan, akuntabel, cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi ICT, karena kehadliran E-Gov. ternyata mampu menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Berbagai interaksi yang lajim dapat ditingkatkan kualitas interaksinya itu diantaranya adalah interaksi antara pemerintah dengan warga negara atau Government to Citizen (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta Government to Business (G to B), serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah Government to Government (G to G) maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, baik yang berjalan secara upward interaction, downward interaction maupun yang berjalan secara backward interaction serta forward interaction sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja internal organisasi pemerintahan yang lajim disebut sebagai internal government operation (Backus; 20010).

Pendek kata, bahwa dengan kehadliran E-Gov. yang diaplikasikan secara konsekwen oleh negara-negara maju ternyata mampu membuka peluang yang seluas-luasnya bagi negara itu untuk melakukan perbaikan kinerja mereka. Mereka dengan sangat meyakinkan telah melakukan pergeseran pola kerja yang semula bersifat negatif dan banyak mendapat kecamanan serta menimbulkan kekecewaan warga negara itu, telah menjelma menjadi pola kerja yang penuh dengan pujian dan kepuasan dari berbagai pihak karena kualitasnya yang menjadi semakin meningkat dengan terciptanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang semakin harmonis. Sementara itu kinerja internal organisasi sektor publiknya juga menjadi sangat efektif dan efisien sehingga cost of public service delivery yang ditanggung oleh masyarakat menjadi sangat murah yang berdapak positif pada peningkatan kualitas interaksi yang terjadi antara negara dengan warga masyarakatnya, baik mereka yang berstatus sebagai users, citizen maupun yang berstatus sebagai customer. Menanggapi tentang berbagai manfaat positif yang dapat dirasakan oleh negara-negara maju yang telah mengaplikasikan E-Gov. secara konsekwen tersebut, Bhatnagar dalam Pathak et al (2008) mengatakan “Online system have not only helped achieve efficiency gains by cutting overal time to process applications but also made transactions more traceable, transparent and eaisier to access”.

Mengomentari tentang berbagai hasil dan dampak positif yang telah dirasakan oleh berbagai negara maju melalui penerapan E-Gov. tersebut, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam UN Government Survey (2008: 3) mengatakan sebagai berikut;

Innovation in information and communication technologies have also provided an apportunity for effective working modalities across government agencies. Whereas at an early stage ICT was viewed as an important tool for improving efficiency, as organizations become more mature and more complex, the role of ICT needs to evolve to enable onter-organizational linkages and, with it, the need for e-government coordination as such, ICT is being viewed as a key tool to bring about a change in service delivery.

 

Menyimak tentang apa yang disampaikan oleh OECD tersebut, memberikan pemahaman yang lengkap bagi kita bahwa kehadliran E-Gov bagi organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan, apabila negara itu benar-benar memiliki keinginan yang kuat dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja mereka. Pada umumnya ada 3 (tiga) aspek dari kinerja organisasi sektor publik yang mampu ditingkatkan kualitasnya melalau penyelenggaraan E-Gov. yang meliputi:

–     Penyerahan atau pemberian e-service kepada masyarakat secara efisien, efektif, yang dilakukan oleh pemerintah dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip equity, impartiality dan equality.

–     Peningkatan kepuasan bagi warga negara maupun pihak swasta karena adanya pelayanan pemerintah yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat karena proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selalu didasarkan pada sikap dan perilaku public servants yang penuh semangat, proaktif, progresif dan positif tanpa.

–     Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada organisasi sektor publik, karena adanya interaksi yang berjalan secara lancar, transparan dan akuntabel.

Sementara itu menurut hasil survey yang pernah dilakukan oleh Pathak et al (2008) bahwa pengaplikasian program E-Gov yang dilakukan secara konsekwen itu ternyata juga terbukti sangat ampuh dan efektif untuk memberantas korupsi, khususnya korupsi di bidang pemberian atau penyerahan jasa pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada mereka yang membutuhkannya.  Salah satu bentuk korupsi bidang pelayanan publik yang bisa diminimalisir secara efektif melalui  penyelenggaraan E-Gov itu adalah apa yang lajim disebut sebagai petty bureaucratic corruption maupun yang disebut sebagai lowlevel administrative corruption (Pathak et al; 2008) yang sering dilakukan oleh kelompok birokrat kelas bawah yang oleh Lipsky (1980) diistilahkan sebagai Street Level Bureaucrats.

Berkaca dari berbagai fakta keberhasilan oleh negara-negara maju dalam menerapakan E-Gov tersebut, pada saat ini banyak negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang berusaha mengikuti langkah-langkah yang telah diambil oleh berbagai negara maju tersebut, yakni mulai berusaha untuk mengaplikasikan E-Gov di republik tercinta ini. Sudah barang tentu bahwa Indonesia juga memiliki harapan yang besar, bahwa dengan diterapkannya E-Gov ini juga akan dapat membawa hembusan angin segar dan kesuksesan yang memuaskan banyak pihak, sebagaimana yang telah diraih oleh berbagai negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan E-Gov di negaranya. Dengan kata lain bahwa Indonesia melalui E-Gov. nya juga sangat menaruh harapan untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi biaya, serta bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik bagi warga negaranya, baik bagi mereka yang berstatus sebagai citizens, client, users maupun customers. Bahkan melalui penerapan E-Gov itu, Indonesia juga memiliki cita-cita mulia untuk menciptakan tewujudnya clean government atau menekan terjadinya korupsi pelayan publik di negeri ini.

 

Menakar Kesiapan Dan Kemampuan Indonesia Dalam Mengaplikasikan E-Government.

Sampai dengan selesainya penulisan paper singkat ini, penulis belum berhasil untuk mendapatkan informasi yang akurat, tentang kapan sesungguhnya peletakan fondasi pertama atas penerapan E-Gov maupun E-Service telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia. Namun berdasarkan data dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh UN Government Survey (2008: 34) menginformasikan bahwa penerapan E-Gov. yang telah dilakukan oleh Indonesia menempati rangking ke 96 ditingkat Asia Tenggara pada tahun 2005. Bertolak dari informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan E-Gov. di Indonesia telah dimulai beberapa tahun sebelum tahun itu, walaupun tidak dapat menunjukkan secara pasti tahun berapa program tersebut telah dimulai kegiatannya. Ironisnya setelah penilaian atau kajian yang dilakukan oleh UN Government Survey tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun, ternyata prestasi Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov tidak semakin membaik, sebaliknya justru mengalami penurunan yang sangat tajam, karena kedudukan Indonesia pada tahun 2008 hanya berada pada rangking ke 106, yang berarti dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, penerapan E-Gov di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 10 poin.

Mengapa prestasi Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov mengalami kemerosotan yang drastis?, sementara itu apabila dilihat secara faktual, bahwa program penggunaan ICT pada berbagai organisasi sektor publik di Indonesia semakin tahun jumlahnya menjadi semakin meningkat. Boleh jadi bahwa secara kuantitatif jumlah organisasi sektor publik di Indonesia yang menerapkan E-Service sebagai embrio dari penerapan E-Gov. memang semakin besar jumlahnya, tetapi apabila dilihat dari segi kualitas penerapannya, sebagian besar dari mereka belum menampakkan kondisi dan prestasi kerja yang optimal, apa lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik penyedia jasa layanan pada khususnya maupun kepercayaan publik terhadap negara pada umumnya, ternyata masih jauh dari harapan yang dinginkan.

Secara garis besar untuk menakar tingkat kesiapan dan kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov. dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek dasar yang terdiri dari:

  1. 1.   Berdasarkan proses internal atas penyelenggaraan E-Gov. terkait dengan pelaksanaan pekerjaan organisasi sektor publik “tertentu” yang bertujuan to improving of internal government operation yang bermuara pada terciptannya proses kerja yang tebih transparan, efisien dan efektif sehingga dapat menekan biaya operasional sampai pada batas minimal yang paling rendah dengan waktu pelaksanaan yang tercepat.
  2. 2.   Berdasarkan output yang mampu dihasilkan melalui penyelenggaraan E-Gov. yang dapat menyederhanakan dan mempermudah bagi pihak masyarakat untuk mengakses jasa layanan publik yang disediakan oleh organisasi sektor publik sebagai provider-nya, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan adanya pemerintahan yang demokratis melalui penerapan ICT sebagai basis dari penyelenggaraan E-Gov.
  3. 3.   Berdasarkan outcome yang dapat dilihat dari munculnya kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang berdampak pada meningkatnya public trust pihak masyarakat terhadap proses penyerahan jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena proses penyerahan jasa pelayanan tersebut benar-benar diselenggarakan melalui prinsip a better relationship between citizens and government, yang bermuara pada semakin melemahnya petty bureaucratic corruption sampai pada batas yang paling rendah yang biasa dilakukan oleh low-level bureacratic yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima jasa layanan publik.

Oleh karena penerapan E-Gov. di negeri ini belum mampu menciptakan atas ke 3 (tiga) aspek dasar tersebut secara optimal apalagi ideal, maka tidaklah berlebihan apabila pihak UN E-Government Survey menilai bahwa penerapan E-Gov di Indonesia semakin hari kualitasnya tidak menjadi semaikan baik, dan justru berapa pada posisi yang sebaliknya. Hal ini mengandung pengertian bahwa Indonesia belum memiliki kesiapan dan tingkat kemampuan yang optimal dalam menerapkan E-Gov secara konsekwen.

Berdasarkan hasil studi yang pernah dilakukan oleh penulis, tentang kualitas penyelenggaraan E-Passport Services yang diasumsikan sebagai langkah awal atas terbentuknya E-Gov di negeri ini, baik dilihat berdasarkan prosesnya, hasilnya maupun dari segi dampaknya juga menunjukkan adanya hasil yang kurang optimal. Ketidak optimalan penyelenggaraan E-Passport Services yang didesakkan oleh International Civil Assosiation Organization (ICAO) kepada Indonesia pada tahun 2006 itu, sampai dengan kondisi awal tahun 2011 ternyata belum bisa dilaksanakan secara tuntas, karena Indonesia belum mampu menyelesaikan aplikasi program E-Passport Services secara menyeluruh sebagaimana tahap-tahap yang telah ditetapkan, sehingga sampai saat ini penerbitan E-Passport Books yang berbasis micro chips belum bisa diproduksi secara masal. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa penerbitan E-Passport Book yang dilakukan oleh Indoneia hingga saat ini, secara teknis belum sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh ICAO. Kendatipun hasil studi ini bukan merupakan representasi dari keseluruhan dari penyelenggaraan E-Service maupun E-Gov. yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini, setidaknya data tersebut adalah merupakan salah satu potret wajah dari sebuah proses penyelenggaraan E-Gov yang belum tuntas diimplementasikan secara konsekwen, apabila kurang tepat untuk disebut sebagai penyelenggaraan E-Gov. yang masih dilakukan setengah hati.

Adapun indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur oleh UN Government Survey dalam menilai tingkat kesiapan dan kemampuan sebuah negara dalam mengimplementasikan E-Gov yang disebut sebagai phases of web measure index, UN Government Survey (2008: 17) itu adalah berupa tahapan penerapan E-Gov yang dilakukan oleh sebuah negara yang terdiri dari; a) emerging stage, b) enhance stage, c) interactive stage, d) transactional stage, dan e) connected stage. Sementara itu agak berbeda dengan apa yang disusun oleh pihak UN Goverment Survey, Sakowitcz mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan sebuah negara dalam mengimplementasikan E-Gov berdasarkan 4 (empat) tahapan yang meliputi; a) information available on-line, b) one-way interaction, c) two way interaction and d) full on-line transactioin, including delivery and payment.

Meskipun antara UN Government Survey dan Sakowitcz menggunakan indikator tahapan penyelenggaraan E-Gov saling berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi keduanya memiliki indikator yang hampir sama ketika mereka melihat proses penerapan E-Gov yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau institusi sektor publik yang bertindak sebagai providers dalam memberikan jasa pelayanan publik kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Beberapa kesamaan process indicators yang dimaksud oleh kedua pihak tersebut di antaranya adalah; there are available on-line 24h/7 days, ease of use and one-stop shop (Sakowitcz; 2003) dan (UN Government Survey; 2008).Tanpa harus memaparkan secara rinci dan detil tentang tahapan pelaksanaan E-Gov yang telah dicapai oleh Indonesia, maupun kemampuan Indonesia dalam melakukan proses pemberian jasa layanan berbasis ICT sebagaimana yang disusun dan diutarakan oleh UN Government Survey maupun  Sakowitcz, yang jelas Indonesia hanya menempati urutan yang ke 106 di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2008 yang lalu.

Kondisi yang semacam ini baik secara langsung maupun tidak langsung mengadung pengertian bahwa Indonesia belum bisa mencapai tahapan yang tertinggi dengan proses pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat yang masih relatif sulit, lamban, kurang menyenangkan dan tidak berjalan secara terpadu dalam kurun waktu 24 jam/hari selama 1 (satu) minggu penuh tanpa berhenti. Terlebih lagi apabila penerepan E-Gov. tersebut dihubungkan dengan menurunnya angka korupsi sebagaimana yang terjadi di Fiji dan Etiopia ( Pathak; 2008) maka Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab E-Gov. yang telah diaplikasikan selama ini tidak berdampak sedikitpun terhadap terjadinya penurunan angka korupsi di negeri ini. Oleh sebab itu dilihat dari sisi penerapan E-Gov, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia agar pelaksanaan E-Gov benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang positif di segala bidang sebagaimana yang telah terjadi diberbagai negara lainnya.

Masih relatif rendahnya kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov ini salah satu diantaranya adalah diakibatkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) yang yang secara teknis diberi kepercayaan atau kewenangan dalam mengoperasional E-Gov dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Banyak para pemerhati tentang pelaksanaan E-Gov di Indonesia yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa rendahnya kemampuan Indonesia dalam menerapkan E-Gov selama ini adalah merupakan akibat dari masih rendahnya ICT literacy yang masih melekat pada SDA, karena mereka belum memiliki profesionalitas ataupun kompetensi yang cukup memadai dibidang penerapan ICT, karena hanya dengan berbekal profesionalitas kompetensi tersebut dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan pekerjaan secara efisien, efektif dan ekonomis. Mungkin saja sinyalemen yang semacam ini tidak terlalu salah, apabila kita melihat kondisi SDA yang bekerja pada organisasi sektor publik di Indonesia sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, tetapi sinyalemen yang semacam ini barang kali sudah kurang tepat lagi apabila digunakan untuk menganalisis keadaan SDA yang bekerja pada organisasi sektor publik di indonesia ada pada saat ini. Dalam hal ini Witthon (2007) tidak menafikkan bahwa pelaksanaan kerja secara efisien, efektif dan ekonomis memang bisa diraih oleh para SDA yang memiliki profesionalitas dan kompetensi teknis yang tinggi. Namun demikian, selanjutnya Ia mengatakakan bahwa prinsip 3E yang terdiri dari efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan administrasi publik tidaklah cukup, oleh sebab itu harus ditambah dengan 1 prinsi E lagi yang Ia sebut sebagai professional ethic atau ethical competence.

Apabila profesionalitas dan kompetensi teknis adalah merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh para SDA dalam mengaplikasikan E-Gov demi terwujudnya kualitas kerja yang dapat menciptakan terjadinya penurunan biaya operasional, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya, sedangkan professional ethic atau ethical competence sangat mujarab dalam menciptakan attitude dan aptitude ketika mereka menjalin interaksi dengan pihak users, client, customer maupun citizen, sehingga interaksi pemerintah dengan warga negara maupun pihak swasta menjadi lebih baik, yang secara tidak langsung juga dapat menekan terjadinya tindak kejahatan korupsi yang biasa dilakukan oleh para bureacrats yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan jasa pelayanan publik bagi mereka yang membutuhkannya. Sehubungan dengan hal tersebut dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengaplikasikan E-Gov tidak saja harus ditempuh melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas teknis bagi SDA-nya saja, melainkan lebih dari itu juga harus ditempuh dengan cara melakukan perbaikan terhadap etika profesionalitas atau perbaikan pada kompetensi etik yang telah mereka miliki selama ini.

 

Kesimpulan.

Dewasa ini intensitas penggunaan ICT di dalam organisasi sektor publik yang diistilahkan sebagai E-Gov. semakin hari menjadi semakin tak terhidarkan. Bahkan penggunaan E-Gov. sudah dianggap sebagai representasi dari kemampuan organisasi pemerintah di dalam meningkatkan proses penyerahan pelayanan publik di segala bidang. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila penerapan E-Gov. lebih dianggap sebagai proses otomatisasi yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam memberikan jasa pelayanan kepada publik secara lebih efisien, efektif, dan transparan serta tepat sasaran. Sudah barang tentu bahwa berbagai anggapan tersebut bermuara dari berbagai fakta keberhasilan gemilang yang pernah dicapai oleh negara-negara maju dalam menerapkan E-Gov. diseluruh sektor organisasi pemerintahan yang dimilikinya.

Namun demikian, ketika E-Gov. tersebut diimplementasikan di negara-negara sedang berkembang, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Indonesia, ternyata hasilnya tidak se-efektif sebagaimana yang terjadi pada negara-negara maju, apabila kurang tepat untuk dikatakan gagal. Efisiensi, efektivitas dan perbaikan kinerja internal organisasi akibat penerapan E-Gov. sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara maju tersebut, ternyata belum bisa diwujudkan akibat diterapkannya E-Gov. Demikian pula hanya dengan perbaikan interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya ternyata juga belum tumbuh secara sempurna, dan penurunan tindakan yang bersifat koruptif juga masih belum kentara. Berdasarkan beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa belum optimalnya hasil atas penerapan E-Gov tersebut,  salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh masih rendahnya profesionalitas dan kompetensi SDA yang ada. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah profesionalitas dan kompetensi yang dimaksud bukan semata-mata terletak pada kompetensi teknis, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya kompetensi etis yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku mereka dalam menjalankan sebuah pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

 

 

Ancarani, Alessandro, 2005, Towards Quality E-Service In The Public sector, The Evolution of Web Sites In The local Public Sercice Sector, Managing Service Quality, Vol 15 No 1, Pp. 6-23, Emerald Group Publishing Ltd.

 

Backus, M, 2001, E-Governance and Developing Countries – Introduction and Examples, IICD Research Report No 3.

 

Farazman, A, 2004, Innovation In Strategic Human Resource Management, Building Capacity In The Age of Globalization, Public Organization Review, 4, 3-24.

 

Joseph, Rhonda, C, 2009, E-Government And E-HRM In The Public Sector, dalam Enciclopedia of Human Resource Management System,: Challenges in HRM, Hersly New York, Information Science Refference, Publisher.

 

Lipsky, M., 1980, Street Level Bureaucracy, Dilemmas Of Individual In Public Services, Russell Sage Foundation, New York.

 

Pathak, R., D, et al (2008), E-Governance, Corruption and Public Service Delivery: A Comparative Study of Fiji and Ethiopia, JOAAC, Vol 3 No. 1.

 

Sakowitcz, Marcin, 2003, How to Evaluate E-Government?, Different Methodologies and Methods, Warsaw School of Economics, Departement of Public Administration, Email: msakow@sgh.waw.pl, downloaded 19 January 2010.

 

United Nation, 2008, UN E-Goverment Survey From E-Government to Connected Governance, UN, Publication

Categories: Seminar Tags: